Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan prospek obligasi pemerintah Indonesia tetap positif di tengah gejolak global. Lelang SUN yang melonjak menjadi bukti kuat kepercayaan investor.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan resiliensi, namun tekanan fiskal meningkat akibat lonjakan harga energi global. Simak analisis lengkapnya di sini.

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menyegel 29 unit yacht mewah yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan dan pajak, menegaskan komitmen penegakan keadilan fiskal.

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi OTT kesepuluh di tahun 2026.

Negara berhasil menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan hutan dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam Penguasaan Kembali Hutan Negara dan melawan mafia hutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan dana pemulihan aset negara triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah, perumahan, dan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Harga Emas Antam kembali menunjukkan kenaikan signifikan pada Jumat, melonjak Rp7.000 per gram, mencapai Rp2,857 juta. Simak detail lengkap pergerakan Harga Emas Antam dan potensi keuntungan investasi Anda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2026, menepis kekhawatiran masyarakat di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai skenario harga minyak dunia.

Hingga Maret 2026, lebih dari 331 ribu warga Provinsi Bengkulu telah merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah.

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas untuk menindak oknum yang kembali menggunakan vendor sistem Coretax yang telah diberhentikan, mengungkap praktik curang di balik pelaporan SPT Tahunan dan pentingnya transparansi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengevaluasi menyeluruh Sistem Coretax setelah menemukan masalah internal, termasuk vendor nakal dan desain yang rumit.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan mutasi pegawai Kemenkeu dengan memindahkan ratusan staf Direktorat Jenderal Anggaran ke Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan efisiensi dan menekan belanja negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Ekonomi Indonesia tetap dalam fase ekspansi kuat, menepis kekhawatiran krisis di tengah tekanan global, didukung daya beli masyarakat.

Bank Mandiri berkomitmen mengelola Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara prudent dan menyalurkannya ke sektor produktif, khususnya ekonomi kerakyatan, demi menjaga stabilitas dan likuiditas perbankan nasional.