Kabar Terbaru soal Pengalihan Utang Whoosh

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan due diligence atas rencana pengalihan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Kajian diarahkan untuk menemukan skema yang dapat meminimalkan dampaknya terhadap fiskal.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan pemerintah menjaga operasional dan pelayanan Whoosh tetap berjalan selama proses evaluasi berlangsung. Ia menekankan upaya penanganan dilakukan tanpa menghentikan layanan.

"Whoosh terus dikaji. Tentu saja ini bagaimana kita, yang penting jangan sampai Whoosh ini berhenti. Servisnya, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan, tapi beban fiskalnya juga tidak kemudian atau minimize kepada impact pada beban fiskalnya bisa diminimize," kata Juda di Bogor, Kamis (1/10/2026).

Menurut Juda, berbagai opsi penyelesaian persoalan Whoosh tengah dibahas dengan memperhitungkan konsekuensi fiskal dari setiap skema.

"Oleh sebab itu sekarang ini terus dilakukan pembahasan, dilakukan due diligence terhadap Whoosh ini. Jadi tujuannya tetap fiskalnya enggak tercapai dicari cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini, itu intinya seperti itu," ujarnya.

Ia menambahkan target pengalihan yang sebelumnya disebut akan dilakukan pada 15 September 2026 belum dapat dipastikan. Sejumlah aspek teknis masih perlu dipastikan melalui due diligence.

"Ya ini tentu masih banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan, dipastikan. Dan juga tadi, due diligence terus dilakukan," katanya.

Finalisasi Pengalihan Saham PSBI ke Pemerintah

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani sebelumnya menyebut proses pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di KCIC kepada pemerintah masih mencakup kajian fiskal, bisnis, finansial, hukum, dan harga saham.

Ia menegaskan skema pengalihan telah ditetapkan dan dibahas bersama. Pemerintah memfinalisasi melalui koordinasi dengan Danantara dan BP BUMN.

"Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan dibahas secara detail. Sesuai kesepakatan, tidak libatkan APBN," ujar Evita dalam taklimat media APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Evita menambahkan, Kemenkeu menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) serta memperbarui sejumlah aspek sebelum pengalihan dilakukan. Pemerintah menyiapkan skema pengalihan saham BUMN di KCIC melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.