UMP DKI Kalah dari Bekasi, Said Iqbal Minta Pramono Ubah Rumus Upah

Presiden KSPI Said Iqbal mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah rumus pengupahan 2027 agar UMP Jakarta tak lagi kalah dari UMK Bekasi.

Cinta Najwa Fauzi
Oleh Cinta Najwa Fauzi- Reporter
UMP DKI Kalah dari Bekasi, Said Iqbal Minta Pramono Ubah Rumus Upah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal tiba di lokasi demo buruh hari ini, Kamis (28/8/2025). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak lagi memakai indeks tertentu sebesar 0,7 dalam penghitungan upah minimum tahun 2027. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan variabel pengupahan tersebut menjadi 0,9. 

Permintaan itu disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers daring KSPI dan Partai Buruh terkait agenda penetapan upah minimum 2027, Senin (16/11). Menurutnya, penggunaan indeks 0,7 selama ini membuat nilai upah minimum di ibu kota tertinggal dibandingkan wilayah penyangga di sekitarnya.

Said Iqbal menyoroti ironi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang kini justru berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi maupun Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar mengingat biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi ketimbang daerah penyangga.

"Begitu pula Gubernur DKI, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7 karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten/Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu masa ibu kota lebih rendah padahal biaya hidupnya lebih tinggi. Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, tapi pakai 0,9 indeks tertentunya," ujar Said Iqbal.

Secara nasional, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 berada di kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen. Selain itu, Said Iqbal meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan tidak melakukan intervensi dengan memaksakan indeks tertentu 0,7 seperti tahun-tahun sebelumnya, serta menyerahkan proses perundingan sepenuhnya kepada Dewan Pengupahan.

Rekomendasi