Tak Cuma Thailand, Ini Deretan Negara yang Bolehkan Kripto Jadi Alat Belanja

Lewat WORPT, turis cukup menyetor stablecoin, mengonversinya secara instan menjadi Baht, lalu memindai kode QR nasional PromptPay untuk bertransaksi.

Auria Setiarum Cahayani
Tak Cuma Thailand, Ini Deretan Negara yang Bolehkan Kripto Jadi Alat Belanja
Ilustrasi Kripto, Crypto atau Cryptocurrency. Foto: Freepik/Frimufilms

Thailand resmi membuka pintu bagi wisatawan mancanegara untuk berbelanja menggunakan aset kripto. Dilansir dari The Straits Times, Senin (16/11) kemudahan transaksi ini difasilitasi melalui aplikasi WORPT yang dikembangkan oleh Wipay dan Waan Exchange di bawah program sandbox regulasi TouristDigiPay. Program ini diawasi langsung oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand/SEC).

Lewat WORPT, turis cukup menyetor stablecoin, mengonversinya secara instan menjadi Baht, lalu memindai kode QR nasional PromptPay untuk bertransaksi tanpa perlu repot membuka rekening bank lokal Thailand.

Lantas, apa sebenarnya tujuan utama kebijakan ini, dan negara mana saja yang sudah lebih dulu menggunakan kripto sebagai alat transaksi selain Thailand?

Alasan Thailand Izinkan Turis Belanja Pakai Kripto

Negara Thailand (AI Generated)
Negara Thailand (AI Generated)

Kebijakan pembukaan akses transaksi kripto di Thailand bukan sekadar mengikuti tren teknologi finansial, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan dan memulihkan pendapatan sektor pariwisata mereka.

Dilansir dari Ground News, selama dua tahun terakhir Negeri Gajah Putih menghadapi tantangan penurunan angka kunjungan wisatawan mancanegara serta melemahnya rata-rata belanja turis asing.

Melalui skema TouristDigiPay dan aplikasi WORPT, pemerintah serta pelaku industri keuangan Thailand membidik target pasar baru, yakni para pemegang aset kripto dari kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang, hingga Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Kelompok wisatawan ini dinilai memiliki daya beli tinggi, sehingga kemudahan konversi aset digital ke Baht diharapkan mampu mendorong belanja ritel di restoran, hotel, maupun pedagang lokal. Selama masa uji coba 18 bulan, inisiatif ini diproyeksikan dapat menjaring hingga 200.000 pengguna dengan potensi perputaran belanja mencapai 15 miliar Baht.

Di sisi lain, regulasi ini tetap dalam pengawasan otoritas Thailand dengan mewajibkan verifikasi identitas ketat (Know Your Customer/KYC) dan limit nominal belanja bulanan. Dengan sistem konversi otomatis ke Baht, pelaku usaha lokal tetap menerima uang tunai resmi tanpa harus menanggung risiko fluktuasi harga kripto yang ekstrem, sementara pemerintah tetap dapat memantau aliran dana guna mencegah praktik pencucian uang.

Daftar Negara yang Mengizinkan Transaksi Kripto Selain Thailand

Thailand bukan keran tunggal yang membuka pembayaran kripto bagi para pelancong. Sejumlah negara lain telah lebih dulu mengadopsi aset digital sebagai alat transaksi.

Negara pertama yang melegalkan kripto sebagai alat transaksi yakni El Savador. Sejak 2021, El Savador menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, yang mana merchant di sana mewajibkan Bitcoin sebagai pembayaran bersama dengan dolar AS. Meski pada 2025 pemerintah setempat merevisi aturan sehingga penerimaan Bitcoin oleh pedagang bersifat sukarela demi memenuhi syarat pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF), infrastruktur dompet digital di negara Amerika Tengah tersebut tetap memungkinkan masyarakat maupun turis bertransaksi kripto secara luas di restoran, supermarket, hingga jaringan ritel besar.

Beralih ke Asia Timur, Jepang mengambil pendekatan yang lebih terukur dengan mengakui Bitcoin dan aset kripto tertentu sebagai metode pembayaran yang sah secara hukum melalui Payment Services Act (PSA), meski statusnya bukan mata uang resmi negara. Berkat regulasi yang jelas dan perlindungan konsumen yang ketat, ribuan gerai elektronik, kafe, hingga pusat perbelanjaan di kota-kota besar Jepang menerima pembayaran kripto melalui gerbang pembayaran berlisensi.

Di Eropa, Swiss, dan Jerman, memberikan contoh bagaimana kripto berjalan berdampingan dengan mata uang konvensional mereka. Di wilayah Swiss seperti Kota Zug yang dijuluki Crypto Valley dan Lugano, pemerintah setempat bahkan mengizinkan warga maupun pelancong membayar pajak daerah, tiket transportasi publik, hingga kopi harian menggunakan Bitcoin dan Tether (USDT).

Adapun di Jerman, aset kripto diakui otoritas keuangan sebagai unit akun (unit of account) atau instrumen keuangan, sehingga legal dipakai untuk bertransaksi di kafe maupun toko ritel selama penjual dan pembeli saling bersepakat.

Sementara itu di kawasan Timur Tengah, Uni Emirat Arab, Dubai membangun ekosistem pembayaran kripto berlisensi di bawah pengawasan Otoritas Pengatur Aset Virtual (VARA). Melalui penyedia jasa pembayaran yang telah mengantongi izin resmi, pelancong dan ekspatriat di Dubai dapat menggunakan aset digital untuk berbelanja di pusat perbelanjaan mewah, membeli tiket maskapai penerbangan, hingga bertransaksi di sektor properti dengan mekanisme penyelesaian (settlement) instan ke Dirham.

Terakhir di kawasan Asia Selatan, Bhutan mencuri perhatian lewat peluncuran sistem pembayaran wisata berbasis kripto tingkat nasional yang konsepnya paling mirip dengan Thailand. Bekerja sama dengan Binance Pay dan bank milik negara DK Bank, pemerintah Bhutan mengizinkan wisatawan asing membayar tiket pesawat, pengurusan visa, penginapan, hingga belanja di ribuan gerai lokal menggunakan Bitcoin, Ethereum, maupun stablecoin. Serupa dengan mekanisme PromptPay di Thailand, saldo kripto turis otomatis terkonversi menjadi mata uang lokal Ngultrum saat kode QR dipindai.

Aturan di Indonesia

Melihat semakin banyaknya negara yang membuka ruang bagi transaksi kripto, pertanyaan yang kerap muncul di kalangan masyarakat adalah bagaimana posisi Indonesia?

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Larangan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran dan penyelesaian kewajiban keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Tanah Air, aset kripto diakui secara legal sebatas sebagai aset keuangan digital atau komoditas investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka resmi di bawah pengawasan OJK dan Bappebti. Artinya, masyarakat Indonesia boleh membeli, menyimpan, maupun memperjualbelikan kripto untuk tujuan investasi, tetapi tetap dilarang menggunakannya secara langsung untuk berbelanja di kasir atau membayar layanan jasa.

Rekomendasi