Tumpukan uang terpampang di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11). Uang itu hasil sitaan dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas judi online.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik Bareskrim Polri menyita uang tunai Rp28 miliar dan 322 rekening yang diduga berkaitan dengan praktik perjudian daring tersebut.
Terbongkarnya kasus ini bermula dari patroli siber terhadap sebuah situs judi online berinisial A. Hingga kini, situs tersebut diketahui masih beroperasi.
"Kenapa website ini saya pakai inisial, dikarenakan sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung. Baik dengan identitas ini maksudnya website inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Setelah menemukan situs tersebut, penyidik melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengungkap mekanisme operasionalnya, termasuk sistem pembayaran yang digunakan.
Dari hasil penelusuran, situs judi online itu menyediakan berbagai metode transaksi. Mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik atau e-money, hingga pulsa.
Selain itu, situs tersebut juga menawarkan beragam jenis permainan judi. Di antaranya live casino, crash game, poker, togel, permainan olahraga, hingga e-sport.
"Kemudian, para pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu untuk dapat berpartisipasi di antaranya seperti permainan hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, atau e-sport promosi," ujarnya.
Advertisement
Server di Amerika Serikat
Dari hasil penyelidikan terungkap sindikat judi online tersebut diduga menggunakan infrastruktur server yang berada di Finlandia dan Amerika Serikat. Penggunaan server di luar negeri itu dilakukan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
Dalam proses penyelidikan, Bareskrim juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perjudian tersebut.
Koordinasi turut dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna mengidentifikasi sekaligus memblokir situs yang dimaksud.
"Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap website ini dan telah masuk ke dalam database trust positive Komdigi sehingga tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia," jelasnya.
Meski sudah diblokir, Suhasto menyebut masih terdapat pengguna yang bisa mengakses situs tersebut dengan memanfaatkan jaringan virtual private network (VPN).
Berdasarkan hasil penelusuran bersama PPATK, penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398774/original/081347900_1794820228-169882.jpg)
Advertisement
Belum Ada Tersangka
Dalam pengusutan kasus ini, penyidik telah menyita 322 kartu rekening dengan total nilai aset mencapai Rp28 miliar. Namun, proses pengembangan perkara masih terus dilakukan.
Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama sosok yang berperan sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat dari aliran dana judi online tersebut.
Selain itu, kepolisian juga akan melakukan konfirmasi terhadap masing-masing pemilik rekening yang telah disita.
Apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi, rekening tersebut akan berstatus dormant atau tidak aktif secara otomatis. Sementara dana yang tersimpan di dalamnya akan diamankan untuk kepentingan penyidikan.
"Dormant autonomine karena ada beberapa rekening yang nomine, isi rekening akan disita dan dimasukkan ke dalam rekening penampungan berstream guna proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013," ungkap Suhasto.
Hingga saat ini, Bareskrim belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berasal dari aktivitas judi online tersebut.
Atas perbuatannya, pihak-pihak yang terlibat disangkakan melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.
Reporter: Rifqy Alief

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398775/original/023840700_1794820230-169883.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398816/original/047041400_1794822970-1001440364.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398693/original/069315900_1794815324-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_14.20.23.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398802/original/047980700_1794822043-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_14.33.26.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391736/original/047180200_1793948869-IMG_3244.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398748/original/040179400_1794818304-IMG-20261116-WA0046.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398726/original/007709300_1794816555-VID-20261116-WA0012_2_.jpg)