Kspi

Tiga konfederasi buruh terbesar menyatakan Dukungan Buruh Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, menolak penempatan Polri di bawah kementerian, serta mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan baru. Simak tuntutan lengkapnya!

Aksi pertama digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat dan selanjutnya ke Kantor Pusat PBB.

Mereka akan menyuarakan aspirasi di area Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tegaskan akan patuhi kesepakatan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Jakarta 2026, meski KSPI menuntut kenaikan lebih tinggi.

Buruh berencana melakukan demonstrasi selama dua hari berturut-turut pada minggu depan.

Sekitar 50 ribu buruh siap menggelar Apel Besar Kebangsaan di Bekasi pada Rabu, mendesak revisi RUU Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja. Akan ada kejutan tokoh penting yang hadir!

KSPSI memilih fokus pada **dialog regulasi ketenagakerjaan** dengan pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Ciptaker, menolak ajakan unjuk rasa 30 September. Mengapa mereka yakin dialog lebih efektif?

Ade Ary menerangkan, pihaknya sudah menyiapkan skema pengamanan secara humanis, sesuai instruksi Kapolda Metro Jaya.

Dua konfederasi buruh terbesar, KSPSI dan KSPI, kompak menyuarakan dukungan buruh untuk Kapolri Sigit Prabowo, menolak upaya penggantian. Mengapa mereka begitu yakin pada kepemimpinan Polri?

Dua presiden buruh terkemuka bersatu padu menyuarakan Dukungan Buruh untuk Polri dalam menindak tegas aksi anarkis. Mereka juga menyoroti isu reformasi Polri dan agenda tersembunyi.

Serikat buruh tuntut pemerintah Prabowo cabut Omnibus Law.

Iqbal menambahkan, pihaknya berharap polemik di internal Kadin segera selesai karena ini menyangkut soal nasib para pekerja.

Pemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.

Ribuan buruh dari berbagai elemen berencana bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak kewajiban iuran Tapera yang digagas pemerintah.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kenaikan UMP membuat buruh susah.

Pemerintah belum menetapkan rumusan UMP 2024, sedangkan tahun 2023 segera berakhir.