Said Iqbal Usul Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon Buruh

Presiden KSPI Said Iqbal mengusulkan Danantara mengelola dana cadangan pesangon buruh usai UU Nomor 27 Tahun 2026 disahkan karena dinilai paling realistis.

Cinta Najwa Fauzi
Oleh Cinta Najwa Fauzi- Reporter
Said Iqbal Usul Danantara Kelola Dana Cadangan Pesangon Buruh
Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Polemik mengenai lembaga pengelola dana cadangan pesangon buruh usai disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan mulai menemui titik terang. Dari tiga opsi kelembagaan yang sempat dirundingkan bersama DPR, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai menjadi pilihan paling realistis dan cepat untuk menampung dana bernilai "superjumbo" tersebut.

Pandangan itu dikemukakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Menurutnya, penunjukan Danantara tidak akan terganjal proses legislasi yang rumit karena kelembagaannya sudah terbentuk. Pemerintah cukup menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru sebagai payung hukum teknisnya.

"Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh, saya memang lebih cenderung pengelolaan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa merubah undang-undang, ya paling mungkin Danantara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring KSPI dan Partai Buruh, Senin (16/11/2026).

Hambatan Dua Opsi Lainnya

 

Said Iqbal mengungkapkan, dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden saat berdiskusi dengan pimpinan DPR dan Ketua Panja, terdapat dua alternatif lain selain Danantara—yakni BPJS Ketenagakerjaan dan pembentukan lembaga pengelola baru. Namun, kedua opsi tersebut dinilai memiliki hambatan struktural yang cukup besar.

Penyerahan pengelolaan kepada BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan pemerintah dan DPR merevisi dua regulasi sekaligus, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Pasalnya, program jaminan sosial yang ada saat ini belum mencakup skema iuran pesangon baru.

Sementara itu, membentuk lembaga baru dari nol membutuhkan anggaran awal yang sangat besar untuk membangun infrastruktur kantor hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Di sisi lain, bos buruh ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum "ketok palu" atas penunjukan pengelola tersebut. Ia memastikan usulan Danantara murni merupakan sikap resmi KSPI serta Partai Buruh.

Jaminan Keamanan Dana 47 Juta Pekerja

Merespons kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan dana besar dari sekitar 47 juta pekerja formal, Said Iqbal memastikan keamanan dana tersebut dijamin langsung oleh negara melalui Presiden, serupa dengan mekanisme penjaminan pada BPJS. 

Ia menjelaskan bahwa Danantara berstatus sebagai badan pengelola investasi negara dan bukan BUMN, sehingga dapat membentuk subunit khusus untuk mengelola dana cadangan pesangon.

"Dana cadangan pesangon justru menjawab agar buruh dapat pesangon pasti atau bahasanya income security, kepastian pendapatan. Dan yang kedua pengusaha jangan khawatir, terhadap cadangan pesangon ini pengusaha jangan takut, justru win-win solution. Beban Anda oleh negara dicicil, disuruh nyicil dengan iuran," tuturnya.

Rekomendasi