Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) meminta pemerintah tidak menyamaratakan seluruh industri rokok elektrik atau vape dengan kasus penyalahgunaan perangkat untuk narkotika. Pelaku industri berharap pemerintah membuka ruang dialog sebelum mengambil kebijakan, menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026.
Ketua Umum APVI, Budiyanto menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers asosiasi industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11). Ia mengatakan, pihaknya ingin meluruskan perbedaan antara produk vape yang dijual melalui jalur resmi dan perangkat yang disalahgunakan oknum untuk mengonsumsi narkotika.
Budiyanto mengungkapkan, APVI telah melayangkan surat kepada DPR pada pekan lalu untuk mengajukan permohonan audiensi. Melalui forum tersebut, asosiasi ingin memaparkan kondisi industri sekaligus mencari jalan tengah agar pemberantasan penyalahgunaan tidak memukul rata seluruh pelaku usaha legal.
"Kita wajib fight, kita wajib untuk menjelaskan ke pemerintah. Saya mau menjelaskan dulu, saya mau cari titik solusi yang terbaik. Pokoknya saya akan berjuang jangan sampai ini di-ban. Mereka harus paham mana hal yang harus di-ban,mana yang tidak," kata Budiyanto.
Ia mengaku masih menanti jawaban dari DPR terkait permohonan audiensi tersebut. Menurutnya, dialog sangat diperlukan agar pemangku kebijakan memahami karakteristik industri rokok elektrik dan mampu membedakan aktivitas bisnis legal dari tindak pidana.
"Kita mau menjelaskan apa sih vape? Kenapa bisa jadi vape? Karena mungkin di era sekarang, mereka tidak tahu bahwa itu dilegalkan di era 2018," ujarnya.
Advertisement
Teken Pakta Integritas Tolak Narkoba dan Pembeli di Bawah 21 Tahun
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398757/original/037530300_1794819010-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_15.27.15__1_.jpeg)
Dalam kesempatan yang sama, Budiyanto menegaskan bahwa APVI menolak keras penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkotika. Asosiasinya menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi,menyelidiki, hingga menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
APVI juga menegaskan komitmennya menutup akses produk rokok elektrik bagi anak di bawah usia 21 tahun. Langkah konkret yang didorong di lapangan meliputi pemeriksaan kartu identitas untuk verifikasi usia di toko ritel serta penolakan penjualan bagi pembeli yang belum cukup umur.
Komitmen bersama itu dituangkan secara tertulis bersama empat asosiasi lain melalui penandatanganan pakta integritas.Ada tiga poin utama yang disepakati, yakni pencegahan penyalahgunaan narkotika, perlindungan anak melalui kepatuhan batas usia penjualan, serta pembinaan anggota dan tindak lanjut pengawasan di lapangan.
Senada dengan itu, Ketua Umum Perkumpulan Produsen Liquid Indonesia (PPLI) Daniel Boy Purwanto menyatakan pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika melalui cairan maupun perangkat rokok elektrik.
"Kami memastikan tidak ada anggota PPLI yang menjual produk yang mengandung narkoba," tegas Daniel. (Catatan redaksi: disesuaikan dari "PPEI" di draf awal agar selaras dengan kepanjangan Perkumpulan Produsen Liquid Indonesia; bila nama resminya Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia/PPEI, silakan disesuaikan pada kepanjangannya).
Daniel mengibaratkan perangkat rokok elektrik layaknya pisau yang fungsinya sangat bergantung pada pemakainya.Apabila perangkat tersebut disalahgunakan untuk tindak kriminal, sanksi hukum seharusnya diarahkan kepada pelakunya,bukan mematikan industrinya.
Advertisement
Berharap Kebijakan Proporsional dan Berbasis Data
Konferensi pers gabungan ini digelar menyikapi wacana pembatasan hingga pelarangan vape pascaterbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Perwakilan asosiasi mengakui bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk narkotika serta akses produk oleh anak di bawah umur merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama.
Karena itu, asosiasi menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dan aparat berwenang. Mereka berharap regulasi yang disusun nantinya bersifat proporsional, tepat sasaran, berbasis data, serta tetap menjamin kepastian berusaha bagi pelaku industri yang patuh aturan.
Hingga kini, Budiyanto memastikan pihaknya masih terus menunggu jadwal audiensi dengan DPR agar dialog konstruktif dapat segera terwujud tanpa harus mengorbankan industri rokok elektrik legal.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398756/original/031932300_1794819010-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_15.27.17__2_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398865/original/052071000_1794827637-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_16.52.33.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9290713/original/021480200_1783492296-Penasihat_Khusus_Presiden_Bidang_Ketenagakerjaan_dan_Kesejahteraan_Buruh__Said_Iqbal-8_Juli_2026b.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398794/original/093617100_1794821688-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_14.33.25.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398698/original/040522700_1794815731-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_10.57.58.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4527216/original/053880700_1691248902-Kripto_9.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3604401/original/054908300_1634379441-WhatsApp_Image_2021-10-16_at_5.13.06_PM.jpeg)