Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp407.065 justru memicu gelombang penolakan dari kalangan buruh. Meski Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencatat persentase kenaikan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai angka Rp6,13 juta masih belum cukup mengejar biaya hidup di Ibu Kota dan menuntut selisih tambahan sekitar Rp73 ribu hingga menembus Rp6,21 juta.
Presiden KSPI Said Iqbal menyoroti formula pengupahan yang digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menetapkan UMP 2027. Menurutnya, kenaikan di kisaran Rp407 ribu dari UMP 2026 belum mampu mendongkrak daya beli pekerja.
"KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, mengutip keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).
Bagi Said Iqbal, kenaikan upah minimum merupakan instrumen utama untuk menjaga konsumsi dan daya beli buruh di tengah tekanan kebutuhan pokok. "Kenaikan upah sekitar Rp407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat," ujarnya.
Ia pun mendesak agar UMP DKI Jakarta 2027 direvisi menjadi Rp6,21 juta per bulan. "Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp6,136 juta menjadi Rp6,21 juta, kan yang udah diputusin Rp6,136 juta, buruh meminta Rp6,21 juta," pintanya.
Advertisement
Lima Tuntutan Buruh, dari Revisi hingga Gugatan PTUN
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9296273/original/077303200_1784009549-Penasihat_Khusus_Presiden_Bidang_Ketenagakerjaan_dan_Kesejahteraan_Buruh__Said_Iqbal-14_Juli_2026a.jpg)
Selain menuntut revisi nominal, Said Iqbal menyampaikan lima poin tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta:
- Mendesak revisi UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
- Menyiapkan langkah hukum melalui KSPI DKI Jakarta, diawali penyampaian keberatan resmi kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, yang teknis pelaksanaannya akan diatur oleh jajaran serikat pekerja.
- Meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar pertimbangan penetapan UMP serta kebijakan perlindungan daya beli pekerja.
- Mendesak penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 yang lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Bekasi dan Karawang sebagai bentuk perlindungan pekerja di sektor terkait.
Advertisement
Penjelasan Pramono Anung soal Kenaikan 7,1 Persen
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Pramono menjelaskan, nominal tersebut merupakan hasil pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Ia menegaskan persentase kenaikan UMP 2027 justru lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya.
"Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1 persen, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1 persen," ujarnya.
Advertisement
Pertimbangan Kesejahteraan dan Dunia Usaha
Menurut Pramono, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 dirancang untuk menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Ibu Kota.
"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ungkap Pramono.
Ia menambahkan, pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 bersama perwakilan buruh dan pengusaha berlangsung selama tiga hari dan rampung lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan.
"Terus terang pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," tutur Pramono.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8263891/original/080963900_1782028748-Presiden_KSPI__Said_Iqbal-21_Juni_2026b.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402200/original/021154400_1795171321-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_17.38.39__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5541898/original/065702400_1774924493-IMG_8482.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402255/original/046222600_1795176989-WhatsApp_Image_2026-11-19_at_23.31.18.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4384996/original/071120700_1680741641-IMG-20230405-WA0031.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4487572/original/025138600_1688196457-image0__13_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401559/original/021150100_1795128553-WhatsApp_Image_2026-11-19_at_14.36.16.jpg)