Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dan pekerja. Mereka menilai kebijakan pembatasan secara menyeluruh berisiko mengguncang keberlangsungan usaha serta mengancam mata pencaharian ratusan ribu orang yang menggantungkan hidup di sektor ini.
Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto mengungkapkan, jumlah tenaga kerja yang bergantung pada ekosistem industri rokok elektrik kini mencapai lebih dari 100 ribu orang.
"Kita juga punya tenaga kerja itu lebih dari 100 ribu loh. Terus mau dikemanakan?" kata Budiyanto dalam konferensi pers asosiasi industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Budiyanto, ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah membuat pelaku usaha diliputi rasa cemas. Kegelisahan ini tidak hanya menghantui kalangan produsen, tetapi juga merembet hingga distributor, pelaku usaha ritel, dan para pekerja di lapangan.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Produsen Liquid Indonesia Daniel Boy Purwanto. Ia menjelaskan,industri rokok elektrik nasional masih terus bertumbuh dan menyerap investasi bernilai besar setiap tahunnya. Karena itu,kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha.
"Sampai detik ini pun kita tuh ada beberapa kebingungan, termasuk saya pribadi itu agak bingung juga ini arahnya ke mana, bagaimana," ujar Daniel.
Meski memiliki peluang ekspor yang menjanjikan, Daniel berharap industri dalam negeri tetap diberi ruang untuk bertumbuh di pasar lokal.
"Industri REL ini ada potensi ekspor juga. Potensi untuk ekspor itu masih besar. Tapi balik lagi, untuk industri di dalam negeri, ya kita inginnya menjadi raja di negeri sendiri," ucapnya.
Advertisement
Tangis Keluarga Pekerja di Balik Isu Pelarangan
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398781/original/044134000_1794820442-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_15.27.16__2_.jpeg)
Kekhawatiran terhadap ancaman kehilangan pekerjaan turut disuarakan Ketua Umum Asosiasi Pekerja Vape Indonesia Enggar Dwi Pambudi. Dalam lingkup organisasinya saja, terdapat ratusan pekerja yang menggantungkan ekonomi keluarga pada sektor ini.
Enggar bahkan menceritakan momen emosional ketika seorang ibu bersama anaknya menghampirinya sambil menangis.Sang ibu mencemaskan nasib pekerjaan anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga.
"Ada ibu-ibu dan anaknya menghampiri setelah acara tersebut, mereka nangis, mempertanyakan gimana nih Mas bentuk ke depannya industri ini? Karena anak saya adalah tulang punggung keluarga," tutur Enggar.
Ia menambahkan, para pekerja memikul beban kebutuhan harian hingga cicilan. Jika pemutusan hubungan kerja (PHK) benar-benar terjadi, pekerja berusia di atas 30 tahun akan menghadapi tantangan berat untuk bersaing mencari pekerjaan baru. Meski kerap dihujani pertanyaan soal nasib kerja anggotanya, Enggar belum memerinci angka PHK yang telah terjadi akibat bergulirnya isu pelarangan tersebut.
Advertisement
Toko Ritel Dipaksa Tutup dalam Sehari hingga Ancaman Pasar Gelap
Tekanan akibat stigma negatif dan pemberitaan seputar pelarangan vape juga mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha ritel. Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia Fachmi Kurnia Firmansyah Siregar atau Firman mengungkap, ada anggotanya yang dipaksa mengosongkan tempat usaha hanya dalam waktu satu hari, padahal sudah terlanjur menyetok barang dan merenovasi toko.
"Sudah menyebabkan member kami dipaksa keluar mengosongkan tempat. Satu hari itu, dia dipaksa untuk mengosongkan tempat usahanya. Di mana dia sudah membeli stok, renovasi," ungkap Firman.
Lebih jauh, Firman mengingatkan bahwa pelarangan produk legal justru berpotensi mendorong konsumen beralih ke pasar gelap yang jauh lebih sulit diawasi.
"Market akan bergerak ke barang ilegal, ke pasar gelap dan tidak bisa dikontrol kualitasnya. Tidak bisa dikontrol sumbernya," katanya.
Mengingat banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggantungkan penghidupan dari ritel vape, para perwakilan industri dan pekerja meminta pemerintah membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan.Mereka berharap penindakan terhadap penyalahgunaan produk dilakukan secara tepat sasaran tanpa menyamaratakan pelaku usaha legal yang taat aturan.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398780/original/017211200_1794820441-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_15.27.15__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1814290/original/001109700_1514436210-Gedung_Kemenkeu.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9292442/original/016436800_1783596284-Penasihat_Presiden_Bidang_Ketenagakerjaan_dan_Kesejahteraan_Buruh__Said_Iqbal-9_Juli_2026.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5329921/original/051268400_1756349860-WhatsApp_Image_2025-08-28_at_09.53.23.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398756/original/031932300_1794819010-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_15.27.17__2_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398865/original/052071000_1794827637-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_16.52.33.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9290713/original/021480200_1783492296-Penasihat_Khusus_Presiden_Bidang_Ketenagakerjaan_dan_Kesejahteraan_Buruh__Said_Iqbal-8_Juli_2026b.jpeg)