9 Desember 2026 Bakal Jadi Hari Bersejarah: Pemilihan dan Pelantikan Wapres

Jadwal pemilihan dan pelantikan Wapres mundur satu pekan dari sebelumnya yang direncanakan pada 2 Desember 2026.

Wisnoe Moerti
Oleh Wisnoe Moerti- Reporter
9 Desember 2026 Bakal Jadi Hari Bersejarah: Pemilihan dan Pelantikan Wapres
Suasana Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pelantikan Penambhan Pimpinan MPR, Jakarta, Senin (26/3). Penambahan pimpinan MPR konsekuensi UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). (Liputan6.com/JohanTallo)

Rabu, 9 Desember 2026 bakal jadi hari bersejarah buat Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan melaksanakan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Jadwal tersebut mundur satu pekan dari agenda sebelumnya yang direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat gabungan yang dihadiri pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, seluruh peserta rapat telah menyetujui perubahan jadwal tersebut.

"Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani.

Oengunduran jadwal merupakan tindak lanjut dari surat Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan MPR. Dalam surat itu, Presiden meminta agar agenda sidang paripurna yang semula dijadwalkan 2 Desember diundur menjadi 9 Desember 2026.

 

Alasan Jadwal Pemilihan dan Pelantikan Mundur

Prabowo membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan diserahkan kepada MPR. Proses persiapan tersebut mencakup komunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, hingga sejumlah tokoh untuk meminta masukan dan pertimbangan.

"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," ujarnya.

Selain proses penjaringan dan komunikasi politik, padatnya agenda kenegaraan Presiden juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jadwal baru tersebut.

"Karena itu dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember mundur satu minggu," ungkap Muzani.

Dia menyebut, pemilihan wakil presiden melalui MPR merupakan mekanisme baru dalam praktik ketatanegaraan sejak era reformasi. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dan penyesuaian agar seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan dapat berjalan dengan baik.

"Baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," jelasnya.

 

Sidang paripurna tersebut akan menjadi forum resmi bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus melantik sosok yang terpilih.

"Rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar '45 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih," tuturnya.

Dalam rapat gabungan tersebut, MPR juga menetapkan pembentukan panitia ad hoc yang diketuai Bambang Wuryanto.

Sementara itu, tim verifikasi akan dikoordinasikan Lestari Moerdijat. Adapun posisi ketua tim verifikasi dijabat Habiburokhman, sedangkan sekretaris diisi perwakilan PDI Perjuangan (PDIP).

Rekomendasi