Tahukah Anda? OJK Sebut Penyaluran Dana SAL Rp200 T oleh Himbara dan BSI Sudah Signifikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pemanfaatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun telah direalisasikan. Dana ini ditempatkan pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk disalurkan sebagai kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan penyaluran dana SAL ini sudah cukup signifikan. Realisasi tersebut berlangsung secara bertahap hingga September 2025, meskipun sektor penerima kredit tidak dijelaskan secara rinci.

Pernyataan ini disampaikan Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2025 secara daring di Jakarta pada Kamis. Langkah ini diharapkan dapat mendorong program perekonomian nasional agar tumbuh berkelanjutan.

Strategi Penyaluran dan Optimalisasi Dana SAL

Dian Ediana Rae menilai bahwa lima bank mitra pemerintah, yakni Himbara dan BSI, memiliki kapasitas untuk mengelola penempatan dana Rp200 triliun secara optimal. Dana ini diarahkan untuk sektor-sektor yang menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Penyaluran kredit dilakukan sesuai dengan risk appetite dan expertise masing-masing bank. OJK mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah yang diberikan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, untuk mendukung program ekonomi nasional.

OJK bersama pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program ini oleh perbankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik selalu diperhatikan dalam setiap proses penyaluran dana.

Dampak Terhadap Likuiditas dan Suku Bunga Kredit

Strategi pemerintah menempatkan dana pada Himbara dan BSI secara umum diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Peningkatan likuiditas ini akan memberikan ruang yang cukup untuk menurunkan biaya dana atau cost of fund.

"Hal tersebut selanjutnya juga dapat mendorong suku bunga pinjaman yang menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha," kata Dian. Penurunan suku bunga kredit ini membutuhkan jeda waktu hingga beberapa periode tertentu.

OJK melihat masih ada ruang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit di masa mendatang. Namun, penurunan ini akan sangat bergantung pada struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait biaya dana.

Dian juga mengingatkan perbankan untuk mengelola strategi pendanaan dengan meningkatkan porsi dana murah (current account saving account/CASA). Langkah ini krusial untuk menciptakan ruang penurunan bunga kredit yang lebih signifikan di tengah perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Kondisi Perbankan Nasional Terkini

Per Agustus 2025, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan peningkatan yang positif, mencapai 7,56 persen year on year (yoy) menjadi Rp8.075,0 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,03 persen yoy.

Likuiditas perbankan secara umum juga terpantau cukup ample atau memadai. Indikator seperti liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 202,62 persen dan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 86,05 persen pada Agustus 2025.

Rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 120,25 persen dan 27,25 persen. Angka-angka ini masih jauh di atas threshold minimal yang ditetapkan, yaitu 50 persen dan 10 persen.

Selain itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,28 persen dan NPL net 0,87 persen. Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 9,73 persen, menunjukkan stabilitas relatif seperti level sebelum pandemi.

Sumber: AntaraNews