Efek Belanja Pemerintah Triwulan Mendatang Diprediksi Tak Sekuat Q1, Ini Alasannya

Ekonom memprediksi efek belanja pemerintah pada triwulan mendatang tidak akan sekuat triwulan I. Ketahui alasan di balik proyeksi ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menyatakan bahwa belanja pemerintah masih memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan selanjutnya. Namun, ia memperkirakan dampaknya tidak akan setinggi pencapaian yang terlihat pada triwulan I lalu. Analisis ini memberikan gambaran awal mengenai tantangan fiskal yang mungkin dihadapi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Prediksi ini didasarkan pada beberapa faktor krusial yang mempengaruhi dinamika belanja pemerintah dan respons pasar. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat di tengah kondisi global dan domestik yang terus berkembang. Fokus pada kualitas belanja dan efisiensi kinerja menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak positifnya.

Josua Pardede menyoroti bahwa jika belanja pemerintah terus dipacu tanpa perbaikan penerimaan dan efisiensi kinerja, hal ini dapat menimbulkan risiko. Risiko tersebut termasuk peningkatan defisit dan kebutuhan pembiayaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) serta nilai tukar rupiah.

Tantangan Efek Belanja Pemerintah Setelah Triwulan I

Josua Pardede menjelaskan bahwa ada tiga alasan utama mengapa efek belanja pemerintah pada triwulan mendatang tidak akan sekuat triwulan I. Pertama, sebagian kenaikan pada triwulan I berasal dari efek dasar rendah (low-based effect) tahun sebelumnya, percepatan belanja, Tunjangan Hari Raya (THR), serta momentum Ramadan-Idul Fitri. Dorongan ini kemungkinan akan menurun signifikan pada triwulan II dan III.

Alasan kedua adalah ruang fiskal yang menghadapi tekanan serius. Belanja negara tumbuh tinggi dan kebutuhan pembiayaan meningkat, sementara nilai tukar rupiah masih melemah dan harga energi global tetap tinggi. Kondisi ini membatasi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk stimulus tambahan.

Selain itu, jika belanja pemerintah terus dipacu tanpa disertai perbaikan penerimaan dan efisiensi kinerja, pasar dapat melihat risiko defisit dan pembiayaan yang meningkat. Situasi ini berpotensi menekan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah, menciptakan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, belanja pemerintah tetap penting sebagai penopang, tetapi tidak sehat bila menjadi satu-satunya sumber akselerasi ekonomi.

Kualitas Belanja dan Dampak Multiplier Effect

Josua Pardede juga menilai bahwa kualitas efek pengganda (multiplier effect) dari belanja pemerintah tidak dapat dipastikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Hal ini sangat bergantung pada jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas stimulus ekonomi.

Ia menyampaikan bahwa belanja yang paling kuat dampaknya adalah belanja yang masuk ke sektor produktif, seperti perbaikan infrastruktur dasar, percepatan distribusi pangan, penguatan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pelaku usaha kecil dalam rantai pasok lokal juga merupakan jenis belanja yang memiliki efek pengganda besar.

Sebaliknya, belanja yang hanya meningkatkan konsumsi jangka pendek tanpa memperbesar kapasitas produksi akan cepat habis dampaknya. Belanja semacam ini juga berisiko menambah tekanan inflasi maupun impor, sehingga tidak memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Menjaga Keseimbangan Impor dan Pemanfaatan Produk Domestik

Josua Pardede menggarisbawahi pentingnya menjaga tekanan impor, mengingat impor pada triwulan I tumbuh lebih tinggi daripada ekspor. Impor pada periode tersebut meningkat 7,18 persen secara tahunan (yoy), sedangkan ekspor hanya tumbuh 0,90 persen yoy. Ketidakseimbangan ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Kondisi tersebut, menurutnya, bisa menggeser potensi pertumbuhan ekonomi nasional melalui permintaan domestik menjadi dinikmati oleh pelaku usaha di luar negeri. Ini terjadi melalui impor bahan baku, barang modal, hingga komoditas energi, yang mengurangi manfaat bagi ekonomi dalam negeri.

Artinya, efek pengganda akan makin besar bila belanja pemerintah menyerap produk domestik, bukan terlalu banyak bergantung pada barang impor. Pemanfaatan produk dalam negeri akan memastikan bahwa stimulus fiskal benar-benar berputar di ekonomi lokal dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

• Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut.
• Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy.
• Realokasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun.
• Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode yang sama.

Sumber: AntaraNews