Kajian KPK Baru Ditanggapi, BGN Singgung Era Dadan Hindayana

Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan tanggapan terhadap hasil temuan serta rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah disampaikan sejak Maret 2026.

"Kalau (ditanya) kenapa yang lalu belum ditanggapi mungkin ditanya ke pimpinan yang lalu ya. Yang jelas pada saat kami mulai menjabat waktu itu 2 Juni 2026 kami melihat kok belum ada tanggapan ternyata," ungkap Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026).

"Ya, kami susun dulu Pak, kami susun dulu kan. Ya makanya saya mohon maaf nih sering ada wartawan yang WhatsApp juga dan sebagainya karena begitu banyak pekerjaan termasuk salah satunya menyusun itu ya kami butuh waktu," sambungnya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya terus mempelajari hasil analisis yang diberikan oleh lembaga anti korupsi tersebut. Agustina juga meminta maaf kepada jajaran Pimpinan KPK atas keterlambatan dalam memberikan respons terhadap kajian yang telah dilakukan.

"Kami kan inginnya jangan sampai hanya ada di atas kertas saja, rencana tindak tersebut sekadar untuk memenuhi saja lah misalnya begitu ya, supaya sudah terpenuhi nih statusnya ada tindak lanjutnya. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi, benar-benar rencana tindak yang memang akan kami lakukan, gitu. Nah itu yang mengapa kemudian menjadi cukup lama," jelas Agustina.

"Jadi, ya tadi dokumennya juga cukup tebal tampaknya ya, tapi tadi kami konsen bahwa apa, mohon dibantu, bahwa barangkali itu pun belum sempurna, karena memang kami juga menyusunnya mungkin ya dengan waktu yang tadi dari 2 Juni ke sekarang dengan segala macam kesibukan kami saat ini," sambungnya.

Pada hari Selasa, 7 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan dari pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di siang hari.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari jajaran BGN, untuk membahas berbagai hal khususnya pada aspek pencegahan korupsi," kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

Dia juga menambahkan bahwa audiensi ini merupakan langkah lanjutan dari kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK mengenai program Makan Bergizi Gratis.

"Terlebih sebelumnya KPK melalui Direktorat Monitoring juga telah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan terkait tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)," jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sepuluh rekomendasi kepada BGN selama pertemuan tersebut.

"Hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut," kata dia.