Sorotan Ekonomi Terkini: Biaya Pemusnahan Pakaian Impor Bekas hingga Pertumbuhan Uang Beredar M2

Simak Sorotan Ekonomi Terkini: Mendag tegaskan biaya pemusnahan pakaian impor bekas tidak pakai APBN, hingga pertumbuhan uang beredar M2 yang positif.

Berbagai peristiwa penting di bidang ekonomi nasional terjadi sepanjang Jumat (22/11/2025) dan masih relevan untuk disimak kembali pada Sabtu pagi ini. Informasi ini mencakup beragam aspek, mulai dari kebijakan pemerintah hingga data makroekonomi yang menunjukkan kondisi likuiditas perekonomian.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan penegasan terkait pembiayaan pemusnahan pakaian bekas asal impor. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) merilis data pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang menunjukkan tren positif.

Selain itu, terdapat juga kabar mengenai upaya stimulus ekonomi dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan langkah-langkah peningkatan inklusi keuangan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berita ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika ekonomi Indonesia.

Penegasan Biaya Pemusnahan Pakaian Impor Bekas dan Penindakan Pajak

Menteri Perdagangan (Mendag) secara tegas menyatakan bahwa seluruh biaya yang timbul dari pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya ini sepenuhnya dibebankan kepada importir yang bertanggung jawab atas masuknya barang ilegal tersebut.

Penegasan ini merupakan bagian dari sanksi yang diberikan kepada importir yang terbukti melanggar ketentuan hukum. Pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

Dalam konteks penegakan hukum lainnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak berinisial SHB di Semarang. SHB merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Semarang.

Wajib pajak tersebut memiliki utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang cukup besar, mencapai Rp25.471.351.451,00 atau sekitar Rp25,4 miliar. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak penunggak pajak demi menjaga penerimaan negara.

Stimulus Ekonomi dan Peningkatan Inklusi Keuangan

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif hingga 19 persen untuk layanan penyeberangan selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program stimulus pemerintah.

Diskon tersebut bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor pariwisata. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyatakan, “Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah.”

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti fakta bahwa sekitar 50 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki rekening bank. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal.

Tujuan utama dari target ini adalah untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan, serta meningkatkan efektivitas penyaluran berbagai program ekonomi. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menekankan bahwa kepemilikan rekening merupakan prasyarat dasar bagi masyarakat untuk dapat terhubung dengan layanan keuangan formal.

Pertumbuhan Likuiditas Perekonomian Nasional

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) menunjukkan pertumbuhan positif pada Oktober 2025. Data ini menjadi salah satu Sorotan Ekonomi Terkini yang penting.

M2 tercatat tumbuh sebesar 7,7 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai angka Rp9.783,1 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat dalam perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, “Posisi M2 pada Oktober 2025 tercatat sebesar Rp9.783,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0 persen (yoy).” Data ini mengindikasikan dinamika yang terjadi dalam peredaran uang di masyarakat.

Sumber: AntaraNews