Hak Masyarakat
-
News •Maruarar Sirait Resmi Jabat Ketua Umum DPP PIKI Periode 2026-2031Maruarar Sirait resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP PIKI periode 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru kepemimpinan organisasi intelektual Kristen ini dan komitmennya terhadap pembangunan nasional.
-
News •Pakar: Supremasi Hukum Fondasi Utama Jaga Demokrasi dan Hak Masyarakat di Era DigitalPakar hukum tata negara menegaskan supremasi hukum menjadi fondasi krusial dalam menjaga demokrasi dan hak masyarakat di era digital yang penuh tantangan, memantik rasa penasaran akan solusi ke depan.
-
News •Pengamat Hukum Soroti Pentingnya Aturan Jelas Perampasan Aset Tanpa Tuntutan PidanaMekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
-
Ekonomi •Menteri Nusron Tegaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel untuk Pulihkan Hak TransmigranMenteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.
-
Politik •Anggota DPR Desak Kementerian ATR/BPN Tuntaskan Sengketa Lahan Serdang Bedagai yang BerlarutAnggota Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN segera menuntaskan sengketa lahan Serdang Bedagai yang telah berlarut selama lima tahun, khawatir memicu gesekan sosial jika dibiarkan.
-
News •Fokus Warga: Kemenkumham Ombudsman Babel Perkuat Layanan Hukum Publik, Jamin Transparansi dan AkuntabilitasKemenkumham Ombudsman Babel tingkatkan koordinasi untuk layanan hukum publik yang lebih transparan dan akuntabel di Bangka Belitung. Apa dampaknya bagi masyarakat?