Pencapaian dan Arah Baru Kebijakan Ekonomi Nasional: Dari Penagihan Pajak hingga Mandatori Bioetanol

Berbagai peristiwa ekonomi penting di Indonesia menjadi sorotan utama pada Kamis (8/1/2026) dan Jumat pagi ini (9/1/2026).

Sorotan tersebut mencakup keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menagih piutang pajak, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengumuman mandatori bioetanol. Informasi ini dirangkum dari laporan Kantor Berita ANTARA yang menggambarkan dinamika perekonomian nasional.

Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian pemerintah dalam mengelola keuangan negara, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong transisi energi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil mencairkan piutang pajak sebesar Rp13,1 triliun dari para penunggak pajak besar hingga 31 Desember 2025. Pencairan ini merupakan hasil dari penagihan terhadap 124 wajib pajak yang menjadi fokus penindakan DJP. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melaporkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025. Angka ini setara dengan 72,5 persen dari pagu anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Penyerapan anggaran yang signifikan ini menunjukkan progres implementasi program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Sektor pangan Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan laporan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai peningkatan surplus beras nasional. Bapanas menyatakan surplus beras naik 243,2 persen dalam empat tahun terakhir, seiring dengan tercapainya swasembada beras. Capaian ini memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi petani sebagai elemen penting percepatan swasembada pangan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diproyeksikan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan MBG berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,15 persen hingga 0,17 persen pada tahun 2040. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa peningkatan PDB ini akan mencapai puncaknya pada awal 2040-an, menunjukkan potensi besar program ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mendorong transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan penerapan campuran etanol dalam bensin, atau bioetanol. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan mandatori bioetanol ini akan diberlakukan paling lambat pada tahun 2028, dengan kemungkinan dimulai antara tahun 2027 hingga 2028.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Penerapan bioetanol diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan serta menciptakan peluang baru dalam industri energi nasional. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan komitmen energi bersih.

Sumber: AntaraNews