Masih Ada Gap Literasi dengan Inklusi Keuangan Digital di RI, Apa Solusinya?

Akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital di Indonesia terus mengalami lonjakan yang signifikan. Namun, pesatnya peningkatan inklusi tersebut ternyata belum diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang setara.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai angka 80,51 persen.

Sebaliknya, indeks literasi keuangan masyarakat baru menyentuh 66,46 persen. Kesenjangan (gap) yang cukup lebar ini menegaskan bahwa masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan akses teknologi, melainkan juga pemahaman yang matang agar dapat mengelola instrumen finansial secara bijak dan bertanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memperkecil kesenjangan tersebut, sinergi lintas sektor terus digalakkan guna menghadirkan instrumen edukasi yang praktis dan mudah diakses. Salah satunya melalui panduan finansial bertajuk Modul Bijak Keuangan (MOJANG) serta platform literasi berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama ChatPindar yang diluncurkan PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash).

Langkah edukasi ini diperkenalkan dalam forum diskusi 'Adulting 101: How to Spend Smart and Manage Wisely' yang diselenggarakan di Bali. Dipilihnya Bali sebagai pusat gerakan edukasi ini dinilai sangat strategis. Selain sebagai destinasi global, Bali kini tumbuh pesat sebagai pusat ekonomi kreatif dan kewirausahaan, di mana sekitar 9,89 persen penduduknya berprofesi sebagai wirausaha.

Transformasi ekonomi inilah yang mendasari pentingnya membekali masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha pemula, dengan literasi keuangan yang kuat sejak dini.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menegaskan bahwa perluasan akses keuangan digital wajib berjalan beriringan dengan penguatan literasi. Hal ini krusial agar masyarakat selaku konsumen mampu mengenali manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban mereka secara berimbang.

"Akses digital yang positif ini perlu diimbangi pemahaman memadai agar masyarakat mengenali manfaat, risiko, hak, dan kewajibannya. OJK mengapresiasi kolaborasi industri, asosiasi, dan institusi pendidikan ini untuk memperkuat literasi generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan terhindar dari layanan ilegal," ujar Parjiman dikutip di Jakarta, Selasa (7/7).

Sinergi antara pelaku industri, asosiasi, organisasi nirlaba, dan institusi pendidikan dinilai menjadi kunci utama untuk membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari risiko layanan keuangan ilegal yang marak beroperasi di ruang digital.

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Mercy Simorangkir, menggarisbawahi bahwa tujuan utama dari edukasi ini adalah murni untuk memperkuat pemahaman tentang manajemen keuangan pribadi, fungsionalitas teknologi finansial (fintech), serta mitigasi risikonya.

"Bersama AFTECH dan IARFC Indonesia, Easycash menghadirkan MOJANG sebagai panduan praktis yang dekat dengan keseharian anak muda, serta ChatPindar berbasis AI untuk akses informasi pinjaman daring yang kredibel. Harapannya, generasi muda mampu membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini," jelas Jimmy.

Di tengah masifnya arus informasi di media sosial, generasi muda diharapkan memiliki kendali penuh agar tidak impulsif atau reaktif dalam memanfaatkan berbagai produk keuangan.

Komisaris Utama Easycash, Jimmy Muhamad Rifai Gani, menambahkan bahwa semakin luas jangkauan layanan keuangan, semakin besar pula tanggung jawab industri untuk memastikan masyarakat teredukasi dengan baik melalu instrumen yang praktis.

Selain pengenalan modul edukasi berbasis teknologi, forum ini juga menyoroti pentingnya menjaga rekam jejak kredit (credit score) sejak dini. Banyak generasi muda saat ini sudah sangat terbiasa menggunakan berbagai aplikasi keuangan digital, namun belum sepenuhnya menyadari bahwa setiap keputusan transaksi dan pinjaman akan membentuk reputasi finansial mereka di masa depan.

"Menjaga reputasi kredit yang baik sejak dini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan yang akan membuka lebih banyak peluang finansial di masa depan, baik untuk pendidikan, pengembangan usaha, maupun kebutuhan produktif lainnya,”"kata Jimmy.

Menjaga rekam jejak keuangan yang bersih bukan sekadar tentang pemenuhan kewajiban membayar, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun fondasi kepercayaan. Reputasi yang baik ini nantinya akan membuka peluang yang lebih besar bagi mereka di masa depan, baik untuk mengakses pembiayaan pendidikan tinggi, modal pengembangan usaha, hingga pemenuhan kebutuhan produktif lainnya.

Melalui rangkaian program edukasi berkelanjutan ini, para pemangku kepentingan berharap para pelajar dan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan (agent of change) di lingkungannya. Dengan meningkatnya pemahaman publik, ekosistem keuangan digital di Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi lebih sehat, aman, dan berkelanjutan.