Inklusi Keuangan

Literasi keuangan konvensional 2025 mengalami peningkatan menjadi 66,45 persen dari 65,08 persen pada 2024.

Keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diyakini bisa menjadi motor penggerak upaya percepatan inklusi keuangan masyarakat.

Setiap perempuan dapat merencanakan masa depan dan mewujudkan keamanan finansial, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

Melalui skema Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), nasabah diberikan pelatihan keuangan agar melek dengan produk keuangan formal.

Data dari OJK menyebutkan, baru 22 persen kelompok disabilitas yang memiliki akses keuangan atau yang memiliki rekening.

Pembukaan unit Mekaar Bunguran Timur di Pulau Natuna merupakan langkah PNM dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi lokal.

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen. Sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

Sedangkan indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah mencapai 39,11 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

Diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.