Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57%, sementara indeks inklusi keuangan menembus 93,61%.
Data tersebut menunjukkan penguatan pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut kenaikan ini sebagai perkembangan positif sekaligus memberikan gambaran lebih rinci kondisi di berbagai kelompok dan wilayah.
"Pendekatan edukasi tentu saja tidak bisa bersifat one size fits all. Kita membutuhkan life cycle approach terhadap literasi keuangan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam pemaparan hasil SNLIK 2026 di Kantor Badan Pusat Statistik, Senin (10/8/2026).
Kelompok usia 26–35 tahun tercatat memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan tertinggi. Pada kelompok ini, literasi mencapai 78,7% dan inklusi 96,27%.
Di sisi lain, OJK melihat ruang penguatan pada kelompok usia muda dan lanjut usia. Literasi keuangan kelompok 15–17 tahun berada di angka 46,4%, sedangkan kelompok 51–79 tahun sebesar 60,01%.
Kedua kelompok tersebut akan menjadi sasaran prioritas edukasi dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
"Untuk generasi muda, intervensi harus dilakukan sebelum mereka menjadi pengguna aktif dari produk keuangan. Sementara untuk kelompok usia lanjut, pendekatannya harus semakin sederhana, aman, dan relevan dengan kebutuhan mereka," ujar Friderica.
Menurut Friderica, hasil SNLIK 2026 juga menjadi dasar untuk memperluas program literasi berbasis karakteristik masyarakat. OJK akan memberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan, kelompok pekerjaan tertentu, serta masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah.
Advertisement
Cakupan SNLIK 2026: 74.025 Rumah Tangga di 38 Provinsi
BPS memperkuat temuan melalui perluasan cakupan survei. SNLIK 2026 melibatkan 74.025 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Jumlah sampel tersebut meningkat lebih dari tujuh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Perluasan dilakukan agar hasil survei dapat menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
"Dengan jumlah sampel yang semakin banyak, maka indikator terpilah yang dihasilkan dari SNLIK ini dapat disajikan tidak hanya berdasarkan provinsi, tetapi juga berdasarkan perkotaan dan pedesaan," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
SNLIK 2026 juga menghasilkan indikator yang lebih beragam. Selain literasi dan inklusi keuangan, survei mengukur pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan serta penjaminan polis asuransi.
Hasil survei menunjukkan 62,51% penduduk usia 15–79 tahun yang memiliki rekening simpanan mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk memperkuat edukasi mengenai perlindungan konsumen di sektor keuangan.
Advertisement
Pengetahuan Penjaminan Simpanan dan Langkah LPS
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menekankan kaitan erat literasi dengan pemahaman penjaminan simpanan dan peran LPS. "Literasi keuangan merupakan faktor penting memperluas pemahaman masyarakat. Edukasi itu harus lebih terarah, lebih sederhana, lebih dekat dengan masyarakat," kata Anggito.
LPS akan menggunakan hasil SNLIK 2026 sebagai dasar untuk menentukan sasaran edukasi secara lebih tepat, dengan fokus kepada masyarakat berpendidikan SMA ke bawah dan pemilik simpanan kecil.
Bagi OJK, BPS, dan LPS, peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan menjadi modal penting untuk membangun masyarakat yang semakin cakap dalam mengambil keputusan keuangan. Friderica mengatakan peningkatan tersebut tidak hanya perlu dilihat dari kenaikan angka indeks, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menggunakan produk keuangan secara tepat, memahami manfaat dan risikonya, serta meningkatkan kesejahteraan keuangan.
Dengan cakupan SNLIK 2026 yang semakin luas, hasil survei diharapkan menjadi pijakan untuk menghadirkan program edukasi dan akses keuangan yang semakin tepat sasaran di seluruh Indonesia.