BPS Ungkap Penyebab Belanja Pemerintah Belum Optimal

Realisasi Belanja K/L APBN 2025 tercatat melonjak signifikan hingga 129,3 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan faktor utama di balik kenaikan anggaran ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kondisi ekonomi global pada kuartal II masih menghadapi ketidakpastian.

Menurut Sri Mulyani, defisit merupakan bagian dari perencanaan pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya.

BPS mencatat, konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh sebesar 4,94 persen  pada 2024 atau lebih tinggi dibanding pada 2023 hanya tumbuh 4,82 persen.

Amalia mengatakan bahwa data terkait penghematan ini baru dapat diperoleh lebih jelas pada rilis triwulan berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 diramal tumbuh 5,11 persen.

Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Airlangga optimistis ekonomi RI tumbuh hingga 5,5% di kuartal I 2026, didorong konsumsi, THR, dan belanja negara di tengah ketidakpastian global.

Puji lantas mencontohkan metode penghitungan produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB) yang berpedoman pada SNN.

Informasi mengenai lowongan kerja untuk petugas Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2026 beredar di media sosial.

Mendagri menilai daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam Verifikasi Data Pangan Nasional, guna meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan ketahanan pangan menghadapi El Nino.

Mendagri mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas oleh Kementerian PKP.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya peningkatan kinerja ASN sebagai ujung tombak pembangunan untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pakar ekonomi menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan memperhatikan kesehatan belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah untuk mencegah gangguan ekonomi dan penurunan layanan publik.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran yang tidak menghambat aktivitas ekonomi dan stagnasi penerimaan. Simak bagaimana pemerintah perlu menekan belanja tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan anggaran K/L serta efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan APBN di tengah gejolak geopolitik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa lonjakan Akselerasi Belanja K/L hingga 85,5 persen per Februari 2026 merupakan desain strategis pemerintah untuk meratakan dampak ekonomi sepanjang tahun anggaran.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi APBN Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp1,49 triliun pada Januari 2026, menjadi instrumen penggerak ekonomi regional yang krusial.