Pemkot Ambon Siapkan Kebijakan Berbasis Data Lewat Sensus Ekonomi 2026 Ambon

Pemerintah Kota Ambon fokus pada pembangunan berbasis data melalui Sensus Ekonomi 2026 Ambon, mencakup sektor digital untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, tengah mempersiapkan fondasi kebijakan pembangunan yang kuat. Inisiatif ini berpusat pada data akurat, melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang komprehensif.

Langkah strategis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah potensi sektor ekonomi digital yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di wilayah tersebut.

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan pentingnya data valid sebagai landasan. Hal ini disampaikan saat membuka Pelatihan Calon Petugas Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Ambon.

Pentingnya Data Akurat untuk Pembangunan Inklusif

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menekankan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memastikan pembangunan yang dilaksanakan akan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Ambon.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan krusial bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan ekonomi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor usaha konvensional. Terdapat banyak profesi baru yang tumbuh pesat di ruang digital, menuntut perhatian khusus dalam pendataan. Pelaku ekonomi digital ini perlu terdata secara baik agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat diketahui secara jelas.

Data yang terkumpul dari Sensus Ekonomi 2026 Ambon akan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, potensi ekonomi digital dapat dioptimalkan untuk kemajuan Ambon, serta memastikan semua sektor ekonomi terwakili secara adil.

Adaptasi Klasifikasi Usaha dengan Ekonomi Digital

Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah progresif. Ini penting untuk menyesuaikan pendataan dengan perkembangan zaman, khususnya di sektor ekonomi digital.

Profesi seperti kreator konten, influencer, pembuat video daring, hingga berbagai usaha berbasis platform digital kini menjadi bagian vital dari aktivitas ekonomi. Profesi ini menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Ely Toisutta menjelaskan bahwa klasifikasi usaha yang lebih mutakhir akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi secara lebih rinci. Sektor-sektor yang sebelumnya belum tergambar utuh dalam data statistik kini akan teridentifikasi.

Melalui klasifikasi yang diperbarui, Pemkot Ambon dapat memahami potensi ekonomi secara lebih mendalam. Ini termasuk sektor-sektor yang berkembang pesat namun belum sepenuhnya tercatat. Data ini sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat Ambon.

Peran Petugas Pendata dalam Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026

Data hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sensus ini tidak hanya memberikan gambaran aktivitas usaha.

Namun juga menghasilkan informasi penting terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk merancang program kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup secara lebih tepat sasaran. Wakil Wali Kota Ely mengingatkan para calon petugas pendataan agar memahami seluruh materi pelatihan dengan baik sebelum turun ke lapangan.

Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam melakukan pendataan secara profesional. “Tugas Bapak dan Ibu bukan sekadar mencatat angka atau mengisi formulir,” tegas Ely. “Data yang dikumpulkan akan menjadi landasan pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teliti, objektif, dan bertanggung jawab.”

Para petugas juga diminta untuk menguasai penggunaan aplikasi pendataan, memahami metodologi yang digunakan, serta menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan responden. Pemkot Ambon akan terus mendukung seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Sumber: AntaraNews