Sensus Ekonomi 2026 NTT: Akademisi Undana Soroti Urgensi Pemetaan Sektor Informal

Sensus Ekonomi 2026 akan segera digelar BPS. Akademisi Undana menyoroti urgensi SE2026 untuk memetakan sektor informal di NTT yang unik dan dinamis, menjadi dasar kebijakan akurat.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara nasional mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memotret karakteristik usaha di seluruh wilayah Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sensus ini memiliki urgensi khusus.

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Roland E. Fanggidae, menekankan pentingnya SE2026 di NTT. Ia menilai sensus ini harus mampu memetakan secara akurat sektor ekonomi informal. Sektor informal menjadi karakter kuat masyarakat setempat.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana itu menyatakan bahwa struktur ekonomi NTT sangat ditopang sektor informal. Data yang dihasilkan akan menjadi acuan utama pemerintah daerah. Ini penting untuk menyusun kebijakan tepat sasaran bagi pelaku usaha dan pekerja informal.

Tantangan Pemetaan Sektor Informal di NTT

Dr. Roland E. Fanggidae menyoroti kompleksitas sektor informal di NTT. Seringkali, seseorang dalam satu rumah tangga memiliki lebih dari satu pekerjaan. Pekerjaan ini dapat berubah-ubah sesuai musim. Contohnya, bertani pada musim tertentu lalu menjadi buruh lepas.

Banyak aktivitas ekonomi masyarakat belum tercatat dengan baik. Mama-mama penenun atau pembuat gula lempeng sering dianggap pekerjaan sampingan. Padahal, aktivitas ini memiliki nilai ekonomi signifikan. Sensus harus memastikan kategori usaha mereka dengan tepat.

Pemetaan sektor informal ini sangat krusial. Data akurat akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan program. Program tersebut dapat menyasar pelaku usaha dan pekerja informal yang selama ini belum terpetakan optimal. Ini akan mendukung kebijakan berbasis data yang relevan.

Adaptasi Metode Sensus di Wilayah Kepulauan

Pelaksanaan SE2026 di NTT menghadapi tantangan geografis yang unik. Wilayah NTT luas dan berbentuk kepulauan. Ini membutuhkan sumber daya besar untuk menjangkau seluruh responden. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan.

Metode sensus door-to-door yang diterapkan BPS dianggap penting. Pendekatan ini dapat memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat. Data akan terkumpul hingga tingkat rumah tangga. Ini memastikan cakupan yang komprehensif.

Penerapan sistem sensus berbasis digital atau paperless juga perlu disesuaikan. Kondisi daerah di NTT belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet. Oleh karena itu, sistem pengisian kuesioner secara offline harus diakomodasi di lapangan.

Selain itu, indikator ekonomi baru harus dimasukkan dalam sensus. Aktivitas digital dan ekonomi kreatif berkembang pesat pascapandemi COVID-19. Contohnya, berjualan online dari rumah kini menjadi hal umum. Potret ekonomi yang lebih relevan akan didapatkan.

Urgensi Data Mikro untuk Kebijakan Berbasis Data

Hasil Sensus Ekonomi sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan data makro. Data mikro yang menggambarkan kondisi riil di lapangan sangat dibutuhkan. Ini akan memastikan kebijakan yang lebih efektif.

Sensus ini harus mampu menghasilkan data yang detail. Data tersebut harus bisa menjawab kebutuhan kebijakan. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, data ini sangat relevan. Ini akan membantu perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Dr. Roland berharap hasil SE2026 dapat disinkronkan. Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD sangat penting. Dengan demikian, program pembangunan akan lebih tepat sasaran. Ini juga akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTT. Data yang komprehensif ini akan menjadi fondasi kuat bagi pengambilan keputusan strategis di berbagai tingkatan pemerintahan, memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan merata.

Sumber: AntaraNews