Pembangunan Daerah

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas aktif serap aspirasi masyarakat melalui program Aksi Gotong Royong, membawa OPD untuk menindaklanjuti keluhan warga demi pembangunan daerah.

Bupati Madiun secara resmi melepas ratusan petugas Sensus Ekonomi 2026 Madiun. Data akurat dari sensus ini menjadi kunci penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Madiun.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan budaya Kesultanan Kubu, memperkuat persatuan, dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman demi pembangunan daerah yang inklusif.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, menegaskan MTQ XXXI Sulteng adalah bukti nyata program Berani Berkah Pemprov Sulawesi Tengah, memperkuat nilai spiritual dan mendekatkan masyarakat pada Al-Quran.

Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari mengajak seluruh umat Islam menjadikan Tahun Baru Islam 1448 H sebagai momentum penguatan Persatuan Umat Islam Nabire demi pembangunan dan stabilitas daerah.

BPS Malinau mulai 15 Juni 2026 melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman, melibatkan petugas lokal demi data akurat pembangunan daerah.

Bank Jatim salurkan bantuan mobil pelayanan keliling dan rehabilitasi RTLH untuk Pemkab Banyuwangi. Simak bagaimana Bantuan Bank Jatim Banyuwangi ini tingkatkan akses layanan publik hingga ke pelosok dan wujudkan pembangunan inklusif.

Pemprov Banten menggandeng mahasiswa sebagai mitra strategis mengawal pembangunan daerah. Mahasiswa Banten Bersatu siap berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan publik yang positif.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat tambahan kuota sekitar 13.000 unit dalam Program Perumahan Sumsel dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat dan pengurangan rumah tidak layak hun

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan Transmigrasi Tinombala Raya di Parigi Moutong sebagai bukti kesuksesan program transmigrasi. Simak bagaimana kawasan ini bertransformasi menjadi pusat produktif dan peran program '9 Berani' Pemprov Sulteng.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memulai proyek rekonstruksi jalan di Kabupaten Sigi sepanjang 23 kilometer, diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan pemerataan ekonomi daerah.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi instrumen vital dalam mendorong percepatan pembangunan Papua Selatan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera memulai Pembangunan Jembatan Gantung di Canggai-Jambak pada Juli 2026, vital untuk akses warga pascabanjir. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menuntaskan verifikasi 687 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk memastikan data akurat dan penyaluran bantuan tepat sasaran, menjadi langkah serius dalam program Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah sukses menggelar Fun Run Pancasila 6K di Nabire, menggaungkan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel sebesar Rp15 miliar kepada Kabupaten Kepulauan Selayar. Dana ini bertujuan mendorong program pembangunan prioritas dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatka

Gubernur Herman Deru menegaskan Ekonomi Syariah Sumsel berpotensi besar menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah, namun literasi dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya menjaga stabilitas fiskal Nabire, menghadapi berbagai kewajiban keuangan dan penurunan APBD demi memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.