Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat tambahan kuota sekitar 13.000 unit dalam Program Perumahan Sumsel dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat dan pengurangan rumah tidak layak hun

Pemerintah Kota Palangka Raya mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026, demi mewujudkan pembangunan yang aman dan tangguh.

Universitas PGRI Palangka Raya kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat SDM Kalteng yang unggul melalui wisuda 107 lulusan sarjana, siap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Bakeuda Kota Pangkalpinang melaporkan realisasi Pajak Daerah Pangkalpinang telah mencapai Rp68,03 miliar per Juni 2026, menunjukkan optimisme tinggi untuk melampaui target yang ditetapkan.

Pemkab Kutai Kartanegara serius berdayakan UMKM. Simak bagaimana hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kunci utama dalam memetakan potensi dan mengembangkan UMKM Kukar.

Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama BPS memulai Sensus Ekonomi 2026 Cianjur dengan 2.390 petugas, demi data akurat untuk pembangunan ekonomi daerah yang lebih maju.

Pemprov Sulsel dan PT Vale Indonesia segera memulai Matano Belt Road di Luwu Timur tahun ini. Proyek strategis ini tingkatkan konektivitas dan apresiasi kontribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi aktivis mahasiswa sebagai agen perubahan untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, memanfaatkan kapasitas intelektual yang mereka miliki.

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan Rp3,31 miliar untuk proyek rekonstruksi Jalan SP Sudikampiran-Gadingan. Langkah ini bertujuan meningkatkan konektivitas dan ekonomi lokal, menjamin **rekonstruksi jalan Indramayu** yang berkualitas demi keseja

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kunjir akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan sektor perikanan.

Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya menjaga stabilitas fiskal Nabire, menghadapi berbagai kewajiban keuangan dan penurunan APBD demi memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

Kodim 1705/Nabire terus menggalakkan Program Manunggal Air TNI untuk memastikan ketersediaan air bersih di wilayah sulit, seperti Kampung Topo, Papua Tengah, demi kesejahteraan masyarakat.

Kota Bogor menorehkan prestasi gemilang dengan masuk tiga besar daerah terbaik dalam pengelolaan Pembiayaan Kreatif versi Kemendagri, membuktikan inovasi pendanaan pembangunan tanpa hanya bergantung PAD.

Pemprov Bengkulu dan TNI Korem 041 Gamas perkuat Ketahanan Ekonomi Bengkulu. Kerja sama ini fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak masyarakat memanfaatkan program Pemutihan Pajak Kendaraan Lampung yang berlaku hingga 31 Agustus 2026, tawarkan keringanan PKB dan BBNKB.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperkuat Pelayanan Publik Banjarbaru serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Dompu mengoptimalkan penguatan ekonomi pesisir Dompu melalui sembilan lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang telah lolos verifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan Peran Gereja dalam Pembangunan Sulut sangat vital. Gereja menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, membangun karakter, dan mendukung kemajuan daerah.