Pemprov Maluku Gandeng Mahasiswa sebagai Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menetapkan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam upaya pembangunan daerah. Peran ini ditekankan untuk mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan dan kontrol sosial yang aktif. Mereka diharapkan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat serta memberikan gagasan konstruktif bagi pemerintah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie, menyampaikan hal ini di Ambon pada Minggu, 9 Agustus 2026. Menurut Sadali, mahasiswa memiliki posisi krusial berkat kapasitas intelektual, semangat kritis, dan kedekatan mereka dengan berbagai persoalan sosial. Pernyataan ini disampaikan usai membuka Pelantikan dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku.

Sadali Ie menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi representasi masyarakat, tetapi juga rekan pemerintah dalam menyukseskan berbagai program. Peran ganda ini menuntut mahasiswa untuk tetap kritis sekaligus membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah demi pembangunan yang inklusif.

Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dan Kontrol Sosial

Mahasiswa diharapkan tidak hanya kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu menawarkan gagasan dan solusi. Perkembangan zaman menuntut mereka untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara proaktif.

Sebagai agent of change, Sadali Ie menjelaskan bahwa mahasiswa harus melahirkan pemikiran baru dan mendorong inovasi. Mereka juga bertugas membangun kesadaran masyarakat agar beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.

Sementara itu, sebagai agent of social control, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar mengawal pembangunan. Mereka perlu menyampaikan kritik secara objektif, berdasarkan data, dan demi kepentingan masyarakat luas.

"Jadilah pribadi yang cerdas tanpa paksaan dan kritis tanpa menjatuhkan," ujar Sadali Ie. Ia menekankan pentingnya kritik yang membangun dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sinergi Pemerintah dan Organisasi Kemahasiswaan

Posisi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dinilai efektif menjadi penghubung antara pemerintah dan warga. Hal ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya mengawasi, tetapi juga terlibat dalam perumusan gagasan dan program.

Program-program yang dirumuskan diharapkan sesuai dengan kondisi riil daerah. Keterlibatan ini penting untuk menciptakan pembangunan yang relevan dan tepat sasaran bagi masyarakat Maluku.

Sadali Ie berharap organisasi kemahasiswaan, termasuk IMM, dapat mengembangkan program kerja yang inovatif dan realistis. Program tersebut harus memiliki dampak langsung bagi masyarakat Maluku.

Kegiatan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas generasi muda menjadi fokus utama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk berkolaborasi dengan kekuatan sipil.

Penguatan Moral dan Kapasitas Intelektual IMM

Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan keterbukaan untuk terus membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi. Ini ditujukan kepada organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil.

Tujuannya adalah mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan ekosistem pembangunan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Sadali Ie juga mengingatkan mahasiswa agar peningkatan kapasitas intelektual berjalan seiring dengan penguatan nilai moral dan keagamaan. Keseimbangan ini penting untuk membentuk karakter mahasiswa yang utuh.

Khusus bagi kader IMM, Sadali berharap nilai-nilai keislaman yang dikembangkan dapat diwujudkan melalui gerakan yang inklusif, damai, dan bermanfaat nyata. "IMM harus mampu menghadirkan gerakan mahasiswa yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tingkatkan kualitas dan kapasitas diri agar mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Maluku," katanya.

Sumber: AntaraNews