Sensus Ekonomi 2026 Jadi Acuan Utama Pemkab Kukar Berdayakan UMKM Lokal

Pemkab Kutai Kartanegara serius berdayakan UMKM. Simak bagaimana hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kunci utama dalam memetakan potensi dan mengembangkan UMKM Kukar.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan komitmen penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa hasil sensus ini akan menjadi landasan penting bagi pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh. Hal ini termasuk upaya strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Dukungan Pemkab Kukar terhadap SE2026 bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi serta struktur perekonomian daerah. Data ini krusial sebagai langkah awal untuk mendata seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, yang tersebar di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keakuratan data menjadi sangat vital mengingat jumlah UMKM di Kutai Kartanegara saat ini tercatat sebanyak 40.776 unit, yang masih dalam proses verifikasi ulang oleh Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Verifikasi ini bertujuan untuk memisahkan usaha yang masih aktif, musiman, atau bahkan yang sudah tidak beroperasi, sehingga SE2026 diharapkan dapat menghasilkan data final yang valid.

Dukungan Penuh Pemkab Kukar untuk Sensus Ekonomi 2026

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS. Bupati Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya kegiatan ini untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang jelas dan terperinci. Data yang akurat akan mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Sensus ini merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mencatat semua pelaku usaha, mulai dari yang terkecil hingga terbesar, di seluruh pelosok Kutai Kartanegara. Informasi yang terkumpul akan menjadi fondasi kuat untuk perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang. Ini juga akan mendukung program-program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan efisien.

Plh Kepala BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, Khairil Anwar, menjelaskan bahwa SE2026 adalah sensus besar yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Proses persiapan saat ini melibatkan pelatihan 586 petugas sensus yang akan bertugas di 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Potensi dan Tantangan UMKM di Kutai Kartanegara

Saat ini, Kutai Kartanegara memiliki puluhan ribu UMKM yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Data awal menunjukkan angka 40.776 unit UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten. Namun, data ini masih memerlukan validasi lebih lanjut untuk memastikan keaktifan dan keberlanjutan usaha.

Jenis usaha UMKM di Kukar sangat beragam, mencakup sektor makanan dan minuman seperti amplang, gula aren, kopi nipah, olahan ikan/udang, keripik, teh herbal, dan aneka kue tradisional. Sektor kerajinan dan ekonomi kreatif juga berkembang pesat dengan produk seperti batik Ulap Doyo, sulam tumpar, anyaman nipah, kerajinan manik, serta suvenir khas Kutai.

Selain itu, terdapat UMKM di subsektor pertanian dan perkebunan yang mengolah kakao, rumput laut, daun kratom, buah naga, hingga kelapa sawit. Sektor jasa dan perdagangan juga tidak kalah penting, meliputi warung, toko kelontong, transportasi kecil, jasa servis, dan konveksi. Bahkan, ada UMKM yang berinovasi di bidang obat-obatan dan kecantikan, seperti olahan bawang tiwai dan produk jamu tradisional.

Manfaat Data Sensus Ekonomi 2026 untuk Pembangunan Daerah

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi basis data yang tak ternilai bagi pembangunan daerah. Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa data ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perekonomian Kutai Kartanegara. Informasi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang berbasis bukti dan data.

Khairil Anwar menambahkan bahwa data SE2026 akan dimanfaatkan untuk pemetaan struktur ekonomi daerah, penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB), dan perencanaan program pemberdayaan UMKM. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Pemanfaatan data ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews