Slovenia Resmi Ubah Sikap terhadap Israel di Bawah Pemerintahan Baru

Apa saja perubahan kebijakan terbaru pemerintah Slovenia terkait Israel? Berikut adalah penjelasannya secara lengkap.

Pemerintah Slovenia yang baru, di bawah kepemimpinan konservatif, pada Kamis (11/6) mencabut larangan masuk yang sebelumnya diberlakukan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta dua menterinya.

Langkah ini menandakan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Slovenia terhadap Israel, jika dibandingkan dengan pemerintahan kiri-tengah sebelumnya.

Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Janez Jansa, yang memiliki pandangan populis, juga mengakhiri larangan impor dari permukiman Yahudi. Menurut berita dari STA yang dikutip oleh Associated Press, pemerintah Slovenia juga mengakhiri embargo terhadap ekspor dan transit senjata serta peralatan militer ke dan dari Israel.

Janez Jansa mulai menjabat pada awal bulan ini setelah memenangkan pemilihan parlemen yang berlangsung pada bulan Maret. Ia sebelumnya menyatakan niatnya untuk memperbaiki hubungan dengan Israel, yang berbeda dengan kebijakan pendahulunya, Robert Golob.

Di bawah kepemimpinan Golob, Slovenia dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap Israel di Uni Eropa. Negara kecil yang terletak di kawasan Alpen ini mengakui Negara Palestina pada tahun 2024. Setahun setelah pengakuan tersebut, Slovenia memberlakukan larangan masuk terhadap Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Ben-Gvir sendiri baru-baru ini dilarang memasuki Prancis setelah memicu kecaman internasional akibat mempromosikan video yang menunjukkan dirinya mengejek para aktivis kapal bantuan kemanusiaan yang berusaha mencapai Gaza, sebelum akhirnya ditahan oleh polisi Israel.

Pencabutan berbagai sanksi oleh pemerintah Slovenia bertujuan untuk membuka kembali jalur komunikasi politik dengan Israel. Kementerian Pertahanan Slovenia juga menambahkan bahwa perdagangan senjata kini diatur melalui undang-undang pertahanan nasional serta kriteria ekspor senjata dari Uni Eropa.

"Dialog politik dan diplomasi yang mengedepankan komunikasi akan membantu memperkuat peran Republik Slovenia dalam upaya mencapai perdamaian yang langgeng di Timur Tengah," ungkap pemerintah Slovenia.

Pemerintah menekankan pentingnya "kerja sama aktif" dibandingkan dengan "tindakan yang membatasi dan menutup jalur komunikasi langsung." Tahun lalu, Slovenia mengaitkan larangan masuk terhadap Netanyahu dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Tak lama setelah menjabat, Jansa menurunkan bendera Palestina dari gedung pemerintah sebagai simbol perubahan arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Namun, Presiden Slovenia, Natasa Pirc Musar, kemudian mengibarkan bendera Palestina di gedung kepresidenan. Pada bulan yang sama, Israel mengumumkan rencananya untuk membuka kedutaan besar di Slovenia, yang selama ini hubungan diplomatiknya ditangani melalui Kedutaan Besar Israel di Wina, Austria.

Jansa kini menjalani masa jabatan keempat sebagai perdana menteri. Politikus senior ini dikenal sebagai pengagum Donald Trump dan pernah menjadi sekutu dekat Viktor Orban, mantan perdana menteri Hungaria yang kalah dalam pemilu pada bulan April.

Pemilihan umum yang berlangsung pada 22 Maret lalu diwarnai oleh tuduhan campur tangan asing dan korupsi. Slovenia, yang memiliki populasi sekitar 2 juta jiwa, saat ini terbelah antara kubu liberal dan konservatif.