Warga Palestina Ketakutan Israel Ingin Kuasai Penuh Gaza: Kami Harus Lari ke Mana Lagi?
Media Israel melaporkan tentang pendudukan penuh Gaza, tetapi rencana tersebut belum dibahas dalam forum pengambilan keputusan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mendukung rencana pengambilalihan militer penuh atas Gaza. Kabar ini merebak di tengah memburuknya negosiasi gencatan senjata dengan Hamas dan meningkatnya jumlah korban jiwa akibat kelaparan serta serangan yang terus berlangsung di wilayah yang terkepung itu.
Namun, belum ada kejelasan apakah langkah ini akan berbentuk pendudukan jangka panjang atau operasi militer terbatas untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera yang masih ditahan.
Menurut laporan media Israel, Netanyahu akan menggelar pertemuan strategis dengan jajaran keamanan seniornya dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan rencana operasi militer baru.
Pertemuan itu akan melibatkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Kepala Staf Militer Letjen Eyal Zamir, serta Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, yang dikenal sebagai salah satu penasihat kepercayaan Netanyahu.
Sumber pemerintah Israel yang dikutip Reuters menyatakan bahwa strategi baru ini kemungkinan besar akan merevisi keputusan historis Israel pada tahun 2005 yang menarik pasukan dan pemukim dari Gaza.
Meski secara resmi mundur, Israel tetap mengendalikan sebagian besar perbatasan wilayah tersebut. Kalangan sayap kanan Israel selama ini menganggap keputusan penarikan sebagai kesalahan besar yang memungkinkan Hamas menguasai Gaza.
Kantor perdana menteri menolak memberikan pernyataan resmi terkait laporan ini. Dalam pernyataan publiknya pada Selasa (5/8), Netanyahu menegaskan kembali prioritas pemerintahnya:
"Masih perlu untuk menuntaskan kekalahan terhadap musuh di Gaza, membebaskan para sandera kita, dan memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel."
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke sebuah pangkalan militer, memperkuat sinyal bahwa opsi militer tetap menjadi pendekatan utama pemerintah Israel.
Rencana Israel buat PBB prihatin
Pada hari Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait laporan yang menunjukkan kemungkinan keputusan Israel untuk memperluas operasi militernya di seluruh Jalur Gaza.
Jika laporan tersebut terbukti benar, hal ini akan sangat mengkhawatirkan. Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Miroslav Jenca, menegaskan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Gaza bahwa langkah semacam itu dapat berisiko menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, serta dapat memperburuk situasi bagi nyawa para sandera yang masih berada di Gaza.
"Hukum internasional jelas dalam hal ini; Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian integral dari Negara Palestina di masa depan," tambahnya.
Perang yang sedang berlangsung di Gaza dipicu oleh serangan yang dipimpin oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah selatan Israel.
Israel mengklaim bahwa serangan tersebut telah menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar merupakan warga sipil, dan menyandera 251 orang.
Sejak hari yang sama, respons militer Israel telah menghancurkan wilayah yang padat penduduk tersebut.
Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 61.000 orang telah kehilangan nyawa, dengan mayoritas adalah warga sipil. Hampir seluruh dari lebih dari 2 juta penduduk Gaza telah terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Pekan lalu, lembaga pemantau kelaparan global mengklasifikasikan situasi di Gaza sebagai kelaparan yang sedang berlangsung (ongoing famine).
Pada hari Selasa, otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa 188 orang, termasuk 94 anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan sejak perang dimulai.
Dalam 24 jam terakhir, delapan kematian tambahan akibat kelaparan atau malnutrisi juga tercatat. Seorang pejabat keamanan Israel mengakui bahwa mungkin ada kelaparan di beberapa daerah, tetapi menolak laporan mengenai adanya bencana kelaparan secara luas.
Bencana kelaparan ini telah memicu kemarahan dari komunitas internasional, sementara kegagalan dalam negosiasi gencatan senjata semakin memupuskan harapan akan bantuan segera.
Pada hari Selasa, otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa serangan Israel kembali menewaskan 79 warga Palestina.
Pergerakan tank-tank milik Israel
Pada pagi hari Selasa, terdapat laporan bahwa tank-tank Israel mulai memasuki wilayah tengah Gaza. Namun, belum ada kepastian apakah pergerakan ini merupakan bagian dari operasi darat yang lebih besar.
Warga Palestina yang masih berada di sekitar seperempat wilayah Gaza yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Israel mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika serangan lebih lanjut terjadi, dampaknya akan sangat merusak.
"Kalau tank-tank itu masuk, kami harus lari ke mana, ke laut? Ini seperti vonis mati bagi seluruh penduduk," ujar Abu Jehad, seorang pedagang kayu di Gaza yang memilih untuk tidak menyebutkan nama lengkapnya.
Seorang pejabat Palestina yang terlibat dalam proses negosiasi menyatakan bahwa ancaman untuk mengambil alih seluruh wilayah Gaza kemungkinan besar merupakan strategi Israel untuk menekan Hamas agar bersedia melakukan konsesi.
"Langkah itu hanya akan memperburuk proses negosiasi. Faksi-faksi perlawanan bersikukuh bahwa satu-satunya syarat yang bisa mereka terima adalah diakhirinya perang dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza," kata pejabat tersebut.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak komunitas internasional untuk menanggapi secara serius laporan mengenai rencana pengambilalihan oleh Israel dan segera melakukan intervensi guna mencegah rencana tersebut, baik itu nyata atau sekadar tekanan politik.
Di tengah situasi yang semakin memburuk, ada laporan bahwa beberapa barang telah berhasil masuk ke Gaza. Seorang sumber kepada Reuters mengungkapkan bahwa truk-truk yang membawa cokelat dan biskuit telah diizinkan masuk untuk seorang pedagang lokal.
Diharapkan barang-barang penting seperti susu anak, daging, buah-buahan, gula, dan beras juga segera diizinkan masuk, yang dapat membantu meredakan kelangkaan dan menurunkan harga yang melonjak.
Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan pekan lalu bahwa dia sedang bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk merancang rencana yang dapat mengakhiri konflik.
Namun, di saat yang sama, pejabat Israel mengajukan proposal untuk memperluas aksi militer dan bahkan kemungkinan mencaplok sebagian wilayah Gaza.
Perundingan gencatan senjata yang gagal di Doha sebelumnya bertujuan untuk mencapai jeda selama 60 hari, di mana bantuan kemanusiaan akan dapat masuk dan Hamas bersedia membebaskan setengah dari para sandera sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.
Dengan situasi yang semakin genting, harapan untuk mencapai kesepakatan damai tampak semakin sulit.