Andrie Yunus

Komnas HAM mengungkap jejak digital pelaku serangan air keras ke Andrie Yunus. Sebanyak 14 orang teridentifikasi melalui CCTV dan data BTS.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada Rabu (29/4).

Pengadilan Militer menjadwalkan akan menggelar sidah perdana pada 29 April 2026 di Pengadilan Militer Jakarta.

Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya mengungkapkan, motif sementara mengarah ke persoalan pribadi. Hal itu diungkap Andri berdasar Berita Acara Pemeriksaan.

Kolonel Fredy  memastikan, setelah diregister, pihaknya punya ketentuan untuk menggelar sidang dalam 10 hari ke depan.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Komnas HAM mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam mengusut perkara tersebut.

Kelompok penyiram air teras terhadap Andrie Yunus terbagi empat.

Tim Advokasi untuk Demokrasi sejak awal mendorong kasus ini harus dibawa ke peradilan umum, bukan militer.

Komnas HAM berencana memanggil pihak TNI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait serangan air keras yang menimpa Andrie Yunus.

Salah satu hal digali dari keterangan Polda Metro Jaya adalah soal inisial penyerang air keras yang sempat disampaikan berbeda dengan versi TNI.

Reshuffle TNI menunjukkan komitmen militer menindak tegas pelanggaran internal, terutama setelah anggota BAIS TNI diduga terlibat penyerangan asam terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, memicu desakan transparansi dan keadilan.

Komnas HAM mendesak Panglima TNI periksa KaBAIS Letjen Yudi Abrimantyo yang dicopot, menyusul keterlibatan TNI dalam kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus, demi keadilan dan akuntabilitas.

Amnesty Indonesia menilai penanganan kasus Andrie Yunus janggal dan bernuansa politis, serta mendorong pembentukan tim pencari fakta independen.

Komnas HAM masih mengkaji kasus penyiraman Andrie Yunus. Status pelanggaran HAM belum dipastikan sambil menunggu hasil pengumpulan data.

Komnas HAM menetapkan Andrie Yunus sebagai pembela HAM. Status ini membuka akses perlindungan LPSK di tengah penanganan medis pasca serangan air keras.

Komnas HAM mengungkap bahwa proses pemulihan korban penyiraman zat kimia asam kuat, Andrie Yunus berlangsung hingga 2 tahun ke depan.

Operasi ini berawal dari temuan tim medis akibat kekurangan aliran darah pada bagian sklera mata kanan.

Upaya revitalisasi internal itu sempat dibahas dalam rapat koordinasi dihadiri Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.