Aceh Barat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera memulai pembangunan 49 unit hunian tetap di Aceh Barat bagi warga terdampak bencana, menjanjikan solusi perumahan yang aman dan layak.

Pembangunan hunian sementara (huntara) tahap dua di Desa Lawet, Aceh Barat, telah rampung 100 persen, namun mobilisasi warga korban banjir masih terkendala kondisi geografis dan cuaca.

Kantor Imigrasi Meulaboh melakukan **deportasi WN Pakistan** berinisial MU (25) melalui Kualanamu karena masuk tanpa dokumen sah, menunjukkan ketegasan penegakan hukum keimigrasian.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengimbau para Calon Haji Aceh Barat untuk menjaga kesehatan fisik dan mental demi kelancaran ibadah di Tanah Suci, sekaligus mendoakan kemajuan daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewajibkan ASN bersepeda ke kantor setiap Selasa dan Jumat. Kebijakan ASN Bersepeda Aceh Barat ini bertujuan menghemat BBM dan meningkatkan kesehatan pegawai.

Kantor Wilayah Kemenkum Aceh gencar menyasar produk unggulan UMKM di Aceh Barat untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual, memastikan legalitas hukum yang kuat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Lima mantan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat divonis total 10 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor dalam kasus korupsi pajak daerah, mengungkap kerugian negara miliaran rupiah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN, diiringi kewajiban gotong royong pada Selasa dan Jumat, bertujuan meningkatkan kebersihan dan mengaktifkan kembali budaya gotong royong di kalangan ASN Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindak tegas perusahaan perkebunan di Panton Reue yang telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan buruh, mewajibkan pembayaran denda keterlambatan THR Aceh Barat sebesar 5 persen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aceh Barat mengawal ketat proses rekrutmen tenaga kerja tambang, memastikan kuota 70% warga lokal terpenuhi dan mencegah diskriminasi, demi peluang kerja yang adil bagi putra daerah.

Cuaca Aceh Idul Fitri 1447 H diprediksi cerah berawan oleh BMKG, memberikan suasana kondusif. Namun, masyarakat diimbau waspada potensi karhutla akibat titik panas yang terdeteksi.

Bupati Aceh Barat Tarmizi menyantuni Abu Bakar, mantan kombatan GAM yang sakit parah, wujud perhatian Pemkab Aceh Barat terhadap kesehatan masyarakatnya. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pawai obor Idul Fitri 1447 H secara berjalan kaki, menggantikan konvoi kendaraan bermotor yang kerap menimbulkan masalah. Ini menjadi cara baru menyemarakkan malam takbiran di Meulaboh.

Pembangunan 12 unit hunian sementara (huntara) di Desa Lawet dan Desa Jambak, Aceh Barat, telah rampung seluruhnya sebelum Hari Raya Idul Fitri, menandai kesiapan dukungan bagi korban bencana di Aceh Barat.

Bupati Aceh Barat Tarmizi menyalurkan bantuan kepada keluarga Zuretti yang menempati rumah tidak layak huni di Desa Pasi Jeut, Woyla Barat, sekaligus menegur keras aparatur desa yang kurang proaktif dalam pendataan warga miskin.

PT PLN (Persero) fokus membangun jaringan baru di Desa Lawet, Aceh Barat, untuk memastikan pasokan listrik hunian sementara. PLN Jaringan Baru Aceh Barat ini menghadapi tantangan medan sulit namun berkomitmen penuh.

Ratusan warga antusias memadati Operasi Pasar Jelang Lebaran Aceh Barat yang menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, sebagai upaya pemerintah menekan inflasi dan meringankan beban masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp200 miliar kepada pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana. Simak rincian alokasi dana dan prioritas utamanya dalam upaya Pemulihan Infrastruktur Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp25,49 miliar bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu meningkatkan daya beli serta perputaran ekonomi lokal menjelang Idul Fitri.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menekankan pentingnya Integritas ASN dalam mengelola anggaran daerah dan menolak korupsi, serta evaluasi kinerja pejabat secara berkala untuk pelayanan publik yang optimal.