Premanisme dan Izin Berbelit Masih Jadi Batu Sandungan Investasi RI

Praktik premanisme masih menjadi salah satu batu sandungan utama bagi kelancaran investasi di Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya muncul di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi melibatkan oknum di lingkungan birokrasi.

Sorotan itu disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, saat meresmikan Desk Investasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).

Menurut Todotua, Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat regulasi serta beragam fasilitas untuk menarik modal masuk. Namun, lemahnya eksekusi kebijakan di lapangan kerap memicu biaya tambahan dan menghambat laju investasi.

"Premanisasi, mau premanisasi birokrat, premanisasi masyarakat dan lain-lain, apapun itu, Pak. Itu jelas riset memberikan kontribusi 15-40 persen terhadap ekstralusi. Jadi, dalam beberapa rapat dengan para pemerintah, saya bilang, oke, kita naikin angka realisasi investasi sesuai dengan target, kita kejar," ujar Todotua dalam sambutannya.

Ia menegaskan, kelengkapan aturan di atas kertas tidak akan menjamin masuknya modal jika pelaksanaannya masih menyulitkan pelaku usaha.

Lemahnya Eksekusi dan Persaingan dengan Vietnam

Todotua memaparkan bahwa pemerintah telah menyediakan beragam skema kawasan usaha, mulai dari kawasan industri,kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. Kendati demikian, fasilitas tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kendala riil yang dihadapi investor.

"Tapi implementasi eksekusinya selalu menjadi masalah," katanya.

Ia juga menyinggung pengawalan terhadap 126 proyek strategis nasional (PSN) yang tengah menjadi fokus pembahasan pemerintah. Menurutnya, negara tidak cukup hanya menetapkan status strategis pada sebuah proyek, melainkan wajib memastikan realisasi pembangunannya berjalan mulus di lapangan.

Selain faktor eksekusi, berbelitnya proses perizinan serta sulitnya kepastian lahan turut memengaruhi keputusan investor.Todotua bahkan membandingkan iklim investasi di dalam negeri dengan Vietnam. Di negara tetangga tersebut, proses masuknya investasi berjalan lebih cepat karena investor langsung mendapatkan kepastian mengenai lokasi serta kesiapan lahan pembangunan.

Dorong Pemda Buka Kawasan Industri Minimal 50 Hektare

Untuk mengurai hambatan ketersediaan lahan, pemerintah mendorong pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan aset tanah yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi kawasan industri. Todotua menyebut, pemda yang memiliki lahan minimal 50 hektare dapat segera memulainya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kalau ada 50 hektare minimal, buka. Punya BUMD, pakai dulu BUMD. Yang penting buka dulu. Sehingga dia tersentralisir," ujarnya.

Dengan memusatkan aktivitas usaha di kawasan industri, investor tidak lagi dibebani urusan mencari lokasi secara mandiri maupun mengurus infrastruktur dasar dari nol.

Di samping pengembangan kawasan industri, kehadiran Desk Investasi di Makassar diharapkan menjadi simpul koordinasi untuk mempercepat penyelesaian sumbatan perizinan dan pertanahan. Fasilitas ini nantinya tidak hanya melayani Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi pusat koordinasi investasi bagi seluruh wilayah Sulawesi dan kawasan Indonesia Timur.