Menkeu Ungkap Alasan Transaksi Online Kena Pajak Seperti Toko

Pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi daring atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) demi menciptakan iklim persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha digital dan toko fisik.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa langkah ini diambil agar tidak ada lagi ketimpangan perlakuan pajak di antara kedua saluran penjualan tersebut.

"Pajak PMSE esensinya adalah untuk memperbaiki level playing field (kesetaraan persaingan), meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (13/11).

Ia mencontohkan, selama ini masyarakat yang berbelanja langsung di gerai konvensional sudah dikenai PPN. Sebaliknya, transaksi barang serupa melalui platform digital sebelumnya belum masuk dalam skema pemungutan PPN tersebut. Menurut Suahasil, perbedaan perlakuan ini berisiko memicu persaingan bisnis yang timpang.

Lewat aturan ini, pemerintah memastikan aktivitas jual beli di ruang digital turut mendapatkan perlakuan perpajakan yang seimbang dengan ritel konvensional.

Bukan Hal Baru

Suahasil juga memaparkan bahwa pemungutan PPN PMSE sejatinya bukan hal baru untuk transaksi lintas negara.Pemerintah telah lebih dulu memungut pajak tersebut dari berbagai layanan digital internasional, seperti platform video streaming berlangganan yang banyak diakses masyarakat.

Adapun untuk transaksi daring di dalam negeri, penerimaan PPN PMSE domestik mulai terkonsolidasi pada November 2026, dengan jadwal pembayaran pajak berlangsung pada pertengahan bulan ini.

Nantinya, pemerintah baru akan mengumumkan angka realisasi penerimaan pajak tersebut pada bulan berikutnya, setelah Direktorat Jenderal Pajak merampungkan proses konsolidasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) serta pembayarannya.