RUU Migas Capai 90 Persen, Bahlil Bocorkan Aturan BUK Baru

Pemerintah terus mematangkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa penyusunan dokumen tersebut sudah memasuki babak akhir. Menurut Bahlil, pembahasan di internal pemerintah telah berjalan sangat signifikan.

"Migas hari ini sudah hampir final dalam pertemuan dengan panitia yang melakukan ini di eksekutif. DIM-nya juga sudah hampir selesai. Sudah sekitar 80 persen, 90 persen," ujar Bahlil dalam laman resmi ESDM, dikutip Sabtu (17/10).

Poin krusial yang digodok dalam RUU Migas ini adalah penataan kelembagaan lewat pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK). Bahlil menegaskan, rincian teknis tidak mesti dijabarkan seluruhnya di dalam batang tubuh undang-undang, melainkan bisa diatur lewat aturan turunan.

"Karena undang-undang itu menyatakan BUK (Badan Usaha Khusus) nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang. Ada PP (Peraturan Pemerintah), ada apa ya. Saya kasih bocoran saja. Itu kan nanti di Perpres," katanya.

Melalui pendekatan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres), aturan pelaksanaan dapat dibuat lebih dinamis tanpa membebani isi undang-undang itu sendiri.

Adapun rapat koordinasi tersebut dihadiri pimpinan DPR, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kapolri, hingga jajaran pimpinan Pertamina.

Sinergi Lintas Lembaga

Bahlil menjelaskan, sinergi lintas lembaga ini difokuskan untuk menggenjot nilai tambah, mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta memperkuat cadangan devisa di tengah ketidakpastian global. Di samping itu, isu ketahanan dan transisi energi juga menjadi agenda utama. 

Selain masalah kelembagaan, pembaharuan regulasi ini menaruh perhatian besar pada peningkatan produksi (lifting) migas dan jaminan kepastian berinvestasi bagi para pelaku usaha.

Sebagai informasi, perampungan DIM merupakan tahapan vital sebelum pembahasannya dibawa ke DPR. Walau perkembangannya sudah menyentuh 80 hingga 90 persen, proses pembentukan RUU Migas secara keseluruhan masih terus berjalan.

Lewat matangnya regulasi ini, pemerintah berharap sektor industri migas dapat dikelola jauh lebih efisien, menciptakan iklim usaha yang pasti, sekaligus menjaga ketahanan energi dalam negeri.