DPR, BI, dan Kemenkeu Perkuat Koordinasi Fiskal Moneter Hadapi Dinamika Ekonomi

DPR RI bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati penguatan koordinasi fiskal moneter untuk menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini menggelar rapat koordinasi penting bersama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik yang menantang.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini turut dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Diskusi mendalam tersebut berfokus pada evaluasi kondisi ekonomi terkini, terutama setelah nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

Dari koordinasi tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional. Kesepakatan ini mencakup upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, peningkatan daya tarik imbal hasil untuk menarik aliran modal masuk, serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Sinergi Kebijakan untuk Stabilitas Ekonomi

Kondisi fiskal dan moneter saat ini dituntut untuk saling mendukung demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya sinergi ini dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Salah satu poin utama kesepakatan adalah memfokuskan kebijakan fiskal dan moneter agar seirama dalam menciptakan stabilisasi nilai rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa koordinasi fiskal dan moneter sangat erat, terutama dalam upaya menjaga nilai tukar rupiah yang sempat melemah.

Selain itu, kedua kebijakan ini juga didorong untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil. Langkah ini penting guna mendorong aliran modal masuk ke Indonesia, yang dapat memperkuat cadangan devisa dan menopang stabilitas ekonomi.

Menjaga Likuiditas dan Mendorong Sektor Riil

Koordinasi antara fiskal dan moneter juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap terjaga, serta peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti bahwa situasi ekonomi saat ini menuntut kerja sama yang erat antar semua pemangku kebijakan. Pemerintah juga terus mendorong percepatan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil.

Fokus percepatan program tersebut meliputi bidang pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Komitmen Bersama untuk Fundamental Ekonomi Kuat

Kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi ini menjadi sinyal kuat akan komitmen seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Tujuannya adalah menjaga moneter maupun fiskal agar tetap berada pada posisi yang diharapkan, serta menghadapi tantangan ekonomi dengan respons yang terkoordinasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menyebutkan bahwa angka-angka indikator menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya cukup kuat di tengah dinamika global. Namun, kerja sama antara semua pemangku kebijakan melalui kebijakan ekonomi makro dan sektor fiskal tetap krusial untuk mempertahankan momentum pertumbuhan.

Pemerintah dan otoritas moneter berkomitmen untuk terus mendorong program-program yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi riil. Hal ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan memastikan aktivitas ekonomi terus bergerak positif.

Sumber: AntaraNews