Soal Isu Penutupan Prodi, Mendiktisainstek: Yang Kami Lakukan Pengembangan

Menteri Brian Yuliarto menegaskan pemerintah tidak menutup jurusan kuliah. Program studi akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisainstek), Brian Yuliarto menegaskan pemerintah tidak memiliki kebijakan menutup program studi, termasuk jurusan pendidikan.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah mendorong pengembangan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Pernyataan tersebut disampaikan Brian saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (2/6/2026), menanggapi isu yang berkembang mengenai rencana penutupan sejumlah program studi di perguruan tinggi.

“Alih-alih kita menutup, tetapi kita mengembangkan program studi untuk bisa sesuai, matching, dengan kebutuhan industri. Tapi bukan atau tidak dengan menutup program studi tetapi lebih mengembangkan dan menyesuaikan dengan substansi yang diajarkan. Termasuk prodi pendidikan betul itu, jadi seluruh prodi seperti itu,” kata Brian.

Fokus pada Penyesuaian Kurikulum

Brian menjelaskan perubahan yang didorong pemerintah lebih menitikberatkan pada pembaruan materi pembelajaran agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

Menurut dia, sejumlah program studi dapat berkembang menjadi bidang yang lebih spesifik dan diminati industri tanpa harus menghilangkan akar keilmuannya.

Sebagai contoh, jurusan matematika dapat berkembang menjadi program studi aktuaria yang memiliki kebutuhan tinggi di sektor industri dan jasa keuangan.

“Jadi beberapa ada yang mahasiswanya berkurang, atau mereka ingin mengganti menjadi program studi yang lebih atraktif, seperti misalnya sebelumnya matematika menjadi aktuaria, karena ketika lulusan aktuaria mereka fokus pelajarannya lebih banyak yang nantinya dibutuhkan oleh industri,” ujarnya.

Penutupan Prodi Bukan Pemerintah

Brian mengungkapkan sepanjang 2026 terdapat 122 program studi yang ditutup. Namun, seluruh keputusan tersebut berasal dari usulan perguruan tinggi maupun badan penyelenggara, bukan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sejumlah kampus memilih menutup atau mengubah program studi karena minim peminat dan ingin mengembangkan program baru yang lebih relevan.

Ia juga membantah anggapan bahwa kementeriannya tengah melakukan penghapusan jurusan tertentu untuk menyesuaikan kebutuhan industri masa depan.

“Yang ada adalah program untuk pembinaan dan pengembangan program studi. Kenapa? karena sesungguhnya program studi itu tidak ditutup tetapi lebih kepada substansinya, misalnya yang sebelumnya jurusan teknik elektro, kemudian sekarang menjadi AI atau machine learning atau robotics. Jadi memang itu yang kemudian kita meminta melalui badan pekerja, badan koordinasi,” pungkasnya.