Prabowo Siap Perkuat KPK, Kejagung, dan BPKP: Berapa Saja yang Kau Perlu, Lapor, Saya Penuhi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan pengawasan negara, mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Siap Penuhi Kebutuhan Aparat Penegak Hukum

Dalam sambutannya pada acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di SICC, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/6/2026), Prabowo secara langsung meminta Kepala BPKP Yusuf Ateh, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan kebutuhan lembaga masing-masing.

Ia menegaskan siap memenuhi tambahan personel maupun dukungan lain yang diperlukan demi memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," kata Prabowo saat menghadiri 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' di SICC Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/6/2026).

Prabowo bahkan memberikan keleluasaan kepada Kejaksaan Agung untuk menggunakan sebagian dana yang akan disetorkan ke negara apabila diperlukan untuk memperkuat kapasitas institusi tersebut.

"Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat," ujarnya.

Tidak Ada Toleransi bagi Koruptor

Prabowo menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan uang negara atau merugikan rakyat. Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

"Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri, dan tidak ada, tidak ada pengecualian," jelas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan beratnya keputusan yang harus diambil saat mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua pimpinan BGN lainnya yang kini ditahan Kejaksaan Agung.

Menurut Prabowo, keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima laporan mengenai adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh ketiga pejabat tersebut.

"Saya katakan, berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat," tutur dia.

Meski demikian, Prabowo menegaskan kepentingan negara dan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

MBG Harus Bersih dari Penyelewengan

Prabowo menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Menurutnya, bantuan makanan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkaya diri oleh oknum tertentu.

"Masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah, tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Makan paling gampang dikorupsi, ya," pungkas Prabowo.