LIVE

Menteri Ara Minta KPK Bantu Awasi Pembangunan Program 3 Juta Rumah, Ini Alasannya

Ara berharap proyek pembangunan tiga juta rumah itu menyerap banyak pekerja.

program tiga juta rumah prabowo
Menteri Ara Minta KPK Bantu Awasi Pembangunan Program 3 Juta Rumah, Ini Alasannya
Menteri Ara Minta KPK Bantu Awasi Pembangunan Program 3 Juta Rumah, Ini Alasannya (merdeka.com)

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiamn (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Ara mengatakan, program unggulan Presiden Prabowo itu telah tercatat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup siginifikan.

Hal itu diungkapkan Ara usai melakukan audiensi bersama dengan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf dan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak di gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/3).

"Sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan. Karena target pertumbuhan ekonomi 8% itu sektor perumahan banyak sekali beririsan contoh industri yang menyangkut soal semen, pasir, kayu, aluminium, bahkan sampai kepada pekerjaannya kepada pengusaha UMKM dan tenaga kerja dan sebagainya itu banyak sekali berpengaruh," ucap Ara kepada wartawan.

Ara berharap proyek pembangunan tiga juta rumah itu menyerap banyak pekerja. "Jadi kita ingin menggerakkan ekonomi juga dari situ pengangguran bisa dikurangi melalui sektor perumahan ini jadi itu yang tadi saya sampaikan," kata Ara.

Dalam program ini, menurut Ara, pemerintah harus betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima, di antaranya masyrakat kategori miskin ekstrem dan kategori miskin rentan harus menjadi prioritas. Belum lagi, Ara mengklaim program 3 juta rumah ini banyak diminati dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

"Dengan arahan tadi kami bisa memegang program-program untuk bisa kami jalankan dengan adanya kepastian hukum dengan adanya kepastian data by name dan by address, itu sangat penting," tegas dia.

Cegah Pidana Rasuah

Dalam kerja sama antara Kementerian PKP dengan KPK akan berlangsung di antaranya di level Lembaga dengan pimpinan, pencegahan, hingga penegakan hukum.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyebut kehadiran Menteri Ara sekaligus untuk mewujudkan program Prabowo dalam rangka Asta Cita agar nantinya tidak diselewengkan. Dia kemudian mengatakan pengawalan program ini guna memberikan kepastian agar mencegah tindak pidana rasuah.

"Ini lah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantung-kantung yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan," terang Tanak.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Sambangi Asmat, Wapres Gibran Tanam Pohon Cemara di Katedral Salib Suci

{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

Topik Terkait
{{caption}}
Strategi Pemerintah Percepat Realisasi Program 3 Juta Rumah, dari Tambahan Anggaran hingga Pemetaan Wilayah

Pemerintah saat ini tengah menjalankan dua langkah strategi percepatan tambahan guna memastikan target program dapat tercapai.

3 juta rumah
{{caption}}
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden Prabowo kepada Rakyat Kecil

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Mendagri
{{caption}}
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon

Mendagri memastikan Program 3 Juta Rumah bagi MBR yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah

Kemendagri
{{caption}}
Apresiasi BSPS, Mendagri Tito: Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan.

Kemendagri
{{caption}}
Mendagri Ajak Kepala Daerah Manfaatkan Program Tiga Juta Rumah untuk Sejahterakan Rakyat

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

program 3 juta rumah prabowo
{{caption}}
Target 3 Juta Rumah, Komitmen Prabowo Perjuangkan Perumahan Layak untuk Rakyat Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperjuangkan perumahan layak bagi rakyat, dengan target ambisius 3 juta rumah. Simak 8 kebijakan strategisnya!

Prabowo Perumahan Layak
{{caption}}
Rakortek Perumahan Perdesaan, Wamendagri Ribka: Kemendagri Dukung Penuh Program Tiga Juta Rumah

Ribka mengatakan, kementerian dan lembaga terkait memang bersinergi untuk mendukung penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

Kemendagri
{{caption}}
Polri Siap Kawal Program Pembangunan 3 Juta Rumah Presiden Prabowo

Program ini untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Polri
{{caption}}
Maruarar Ungkap Prabowo Ingin Tanah Sitaan Korupsi Dibangun Perumahan Murah Rakyat

Presiden Prabowo meminta agar lahan-lahan yang disita oleh negara dipergunakan untuk membangun untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar Sirait
{{caption}}
Fahri Hamzah: Gubernur dan Bupati Jangan Main-Main dan Mempersulit Program 3 Juta Rumah

Ia mengingatkan kepala daerah agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan mempermudah sejumlah peraturan.

Fahri Hamzah
{{caption}}
Veronica Tan Ingatkan Tak Asal Bangun 3 Juta Rumah, Pikirkan juga Aspek Keluarga Berkualitas

Misalnya, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan.

berita update
{{caption}}
Kondisi Rumah Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Semarang yang Disita KPK, Jadi Kos-kosan dan Ditempati Anaknya

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

berita update
{{caption}}
KPK dan Pemprov Jakarta Resmikan Halte Setiabudi Integritas, Perkuat Kampanye Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Imigrasi Denpasar, Perkuat Bukti Kasus Pemerasan WNA

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

bali
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional
{{caption}}
Terungkap Alasan KPK Usul Minta Tambahan Anggaran Nyaris Rp1 Triliun

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

kpk
{{caption}}
Penyidik KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bawa Barang Bukti Tiga Koper

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

berita update