Wakil Ketua DPRD Soroti Ketidakhadiran Pimpinan Daerah Parigi Moutong di Penas KTNA Saat Bencana Melanda

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menyoroti ketidakhadiran pimpinan daerah (bupati dan wakil bupati) dalam Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-XVII di Gorontalo. Sorotan ini muncul di tengah status tanggap darurat bencana gempa dan banjir yang melanda wilayah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sayutin menegaskan bahwa kehadiran pimpinan daerah sangat krusial dalam situasi darurat seperti saat ini.

Menurut Sayutin, secara etika, pimpinan daerah tidak seharusnya meninggalkan wilayah penugasan secara bersamaan untuk agenda lain ketika daerah sedang menghadapi krisis. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu kelumpuhan sistem pengambilan keputusan darurat di lapangan. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat pascagempa magnitudo 6,7 yang berlangsung dari 17 hingga 23 Juni 2026.

Selain gempa, Parigi Moutong juga dilanda bencana hidrometeorologi banjir pada Sabtu malam (20/6), yang berdampak pada 25 KK atau 110 jiwa. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat juga mencatat 285 jiwa atau 91 Kepala Keluarga (KK) terdampak gempa. Situasi ini menuntut respons cepat dan koordinasi yang efektif dari seluruh jajaran pemerintah daerah.

Urgensi Kehadiran dan Dampak Ketidakhadiran Pimpinan Daerah

Sayutin Budianto menekankan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib mendahulukan masyarakat daerah di atas kepentingan korporasi, golongan, atau agenda kedinasan non-darurat. Situasi di Parigi Moutong saat ini membutuhkan penanganan berlapis, mengingat dampak kerusakan gempa belum sepenuhnya tertangani. Curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir semakin memperparah kondisi dan memaksa evakuasi warga akibat banjir.

Ketidakhadiran fisik pimpinan dapat menghambat koordinasi anggaran tak terduga (BTT) dan pengerahan alat berat kedinasan secara cepat serta bantuan-bantuan penanganan darurat lainnya. Ia menjelaskan Dinas teknis seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan tidak dapat mengambil langkah strategis berisiko tinggi, tanpa disposisi dari kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Menghadiri pameran Penas KTNA tidak dapat dijadikan alasan pembenaran mengorbankan status kedaruratan daerah, dan dapat menciderai empati serta rasa keadilan bagi warga terdampak gempa maupun banjir. Prioritas utama seluruh jajaran birokrasi, sesuai arahan pemerintah pusat, adalah keselamatan rakyat.

Detail Kerusakan Akibat Bencana di Parigi Moutong

Dampak gempa magnitudo 7,6 yang terjadi pada Selasa (16/6) di daerah itu berdasarkan data BPBD memberikan efek kerusakan terhadap sejumlah infrastruktur. Tercatat 87 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 83 rusak ringan, 3 rusak sedang, dan 1 rusak berat. Kerusakan ini menunjukkan skala dampak yang cukup luas terhadap permukiman warga.

Selain rumah, fasilitas publik dan pemerintahan juga tidak luput dari kerusakan. Dua kantor pemerintahan mengalami dampak, kemudian masjid, gereja dan sekolah masing-masing 1 unit, serta 2 unit pura. Infrastruktur keagamaan dan pendidikan ini memerlukan perbaikan segera untuk memulihkan aktivitas masyarakat.

Lima fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan, 3 bangunan rusak ringan dan 2 bangunan lainnya rusak sedang. Penanganan bencana hidrometeorologi berupa banjir pada Sabtu (20/6) malam menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat Parigi Moutong.

Prioritas Keselamatan Rakyat dan Alternatif Kehadiran

Sayutin Budianto menegaskan kembali bahwa prioritas utama seluruh jajaran birokrasi adalah keselamatan rakyat, terutama di tengah situasi bencana. Kehadiran pimpinan daerah secara fisik sangat dibutuhkan untuk memastikan koordinasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat dalam penanganan darurat. Hal ini mencakup alokasi anggaran, pengerahan sumber daya, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Agenda nasional yang bisa diwakilkan oleh Kepala Dinas Pertanian/Kelautan, sementara daerah dilanda bencana. Dengan demikian, pimpinan daerah dapat tetap fokus pada penanganan bencana di wilayahnya. Keputusan untuk tetap berada di daerah saat krisis menunjukkan komitmen dan empati terhadap penderitaan masyarakat.

Pentingnya kehadiran pimpinan daerah di lokasi bencana adalah untuk memberikan kepastian dan arahan langsung kepada tim di lapangan. Kehadiran ini juga menjadi simbol dukungan moral bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, Sayutin berharap pimpinan daerah dapat meninjau kembali prioritas mereka demi kepentingan masyarakat Parigi Moutong.

Sumber: AntaraNews