Antikorupsi

Kota Tangerang mewakili Provinsi Banten sebagai calon percontohan Kota Antikorupsi 2026 inisiasi KPK, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang bauksit dengan memeriksa lima saksi dari Kementerian ESDM di Jakarta, guna memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyoroti urgensi penguatan SDM Program MBG, menekankan integritas dan loyalitas sebagai fondasi utama pelaksanaan program strategis ini, sesuai pesan Presiden Prabowo.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan revisi UU Tipikor menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk dapat bergabung dengan OECD, sekaligus memperkuat komitmen antikorupsi nasional.

Anggota DPR RI mengusulkan tiga agenda krusial demi Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang terus menurun. Simak langkah konkret untuk memulihkan integritas bangsa dan meningkatkan kepercayaan publik.

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Upaya ini dilakukan melalui sinergi dengan Mahkamah Agung dan pembinaan langsung terhadap aparatur peradilan di berbagai daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat sosialisasi dan Pengawasan Antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul peningkatan skor integritas daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan signifikan nilai Integritas Kota Depok dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, melampaui rata-rata nasional dan Jawa Barat.

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memulai penyelidikan terhadap penggunaan dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp26 miliar, meminta sejumlah dokumen terkait dari KPU Rejang Lebong untuk ditindaklanjuti.

KPK sita aset Haryanto, mantan staf ahli Kemenaker era Yassierli, berupa kontrakan dan rumah mewah. Diduga hasil pemerasan RPTKA, kasus ini terus bergulir.

Pemprov Banten serius perkuat pencegahan korupsi dengan menerapkan IPKD MCSP dari KPK. Ketahui bagaimana sistem ini tidak hanya menghasilkan skor, tetapi juga membangun ekosistem antikorupsi di daerah.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, secara tegas melarang praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemprov. Simak bagaimana kebijakan ini diterapkan untuk birokrasi bersih dan berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kejaksaan Negeri Bantul menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi, sebuah langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyimpangan di tingkat kelurahan. Simak detail komitmennya!