China Sahkan UU Baru, Korupsi Lintas Negara Jadi Sasaran

China mengesahkan undang-undang baru untuk memberantas korupsi lintas negara, sekaligus memperketat kewajiban kepatuhan bagi perusahaan asal China yang beroperasi di luar negeri. Langkah tersebut dilaporkan kantor berita pemerintah Xinhua pada Jumat (6/11).

Menurut Xinhua, beleid ini dirancang untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi, sembari melindungi kedaulatan dan keamanan China.

Salah satu ketentuan pentingnya adalah kewajiban bagi perusahaan China yang menjalankan kegiatan bisnis lintas negara untuk membentuk fungsi kepatuhan antikorupsi. Xinhua menambahkan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ukuran perusahaan, jenis kegiatan bisnis, dan tingkat risiko korupsi yang dihadapi.

Sehari sebelum laporan pengesahan tersebut, pejabat tinggi antikorupsi China, Li Xi, menekankan urgensi pembentukan undang-undang untuk menangani korupsi lintas negara.

Dalam artikel yang diterbitkan surat kabar Partai Komunis China, People's Daily, pada Kamis (5/11), Li menyerukan penguatan upaya pengejaran buronan kasus korupsi, pencegahan pelarian, serta pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan lebih dari satu negara.

Xinhua menyebut, rancangan undang-undang tersebut telah dibahas pada Agustus 2025. Rancangan itu kemudian direvisi pada November 2026 untuk memperluas cakupan aturan, termasuk dengan menambahkan ketentuan yang mendukung pembentukan sistem kerja sama dan tata kelola pemberantasan korupsi global yang lebih adil.

Revisi tersebut sekaligus memperketat kerahasiaan informasi selama penyelidikan. Penyidik diwajibkan melindungi rahasia negara, rahasia bisnis, serta data pribadi yang diperoleh dalam proses penyelidikan.