Negara Ini Dulu Royal ke Mahasiswa, Kini Tunjangannya Terancam Dipangkas

Gelombang keresahan anak muda kembali meluas di seluruh Eropa. Ribuan mahasiswa dan pelajar di Denmark melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menentang rencana pemerintah yang akan memangkas tunjangan pendidikan.

Dikutip dari The Copenhagen Post, sekitar 13.000 hingga 30.000 mahasiswa dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa di Kopenhagen. Mereka melakukan pawai (long march) dari Alun-alun Balai Kota Kopenhagen menuju gedung parlemen Denmark (Folketinget).

Selain aksi di jalanan, aksi mogok belajar juga terjadi secara nasional yang melibatkan sekitar 40.000 pelajar dari 57 sekolah di berbagai daerah di Denmark.

Lantas, apa yang membuat pemerintah Denmark nekat memangkas tunjangan yang sudah bertahan puluhan tahun ini? Dan seberapa besar dampaknya bagi mahasiswa? Simak penjelasannya berikut.

Penyebab Utama Aksi Unjuk Rasa

Sejak 1970, Denmark dikenal memberikan dukungan finansial (Statens Uddannelsesstotte atau SU) kepada para pelajar dan mahasiswa yang terdaftar di lembaga pendidikan dengan syarat berusia di atas 18 tahun.

Dalam skema terkini, mahasiswa yang masih tinggal bersama orang tua memperoleh tunjangan antara 1.154 hingga 3.202 kroner (sekitar 173 hingga 480 dolar AS) per bulan, bergantung pada tingkat pendapatan orang tua. Sementara itu, mereka yang tinggal mandiri mendapatkan 7.426 kroner (sekitar 1.116 dolar AS) per bulan.

Namun, pemerintah Denmark berencana mengoreksi skema tersebut dengan memperketat kriteria penerima hibah tunjangan.

Di bawah proposal baru ini, tunjangan bagi mahasiswa yang tinggal bersama orang tua akan diturunkan secara bertahap untuk keluarga dengan pendapatan tahunan berkisar antara 419.589 kroner hingga 710.077 kroner (sekitar 63.087 hingga 105.248 dolar AS) . Selain itu, pemerintah juga berencana membatasi akses tunjangan pengangguran bagi lulusan baru (fresh graduates).

Kebijakan pemangkasan dan pengetatan tunjangan sosial ini digulirkan pemerintah untuk penghematan anggaran demi mengalihkan alokasi dana ke penguatan anggaran pertahanan dan keamanan nasional.

Respon Massa dalam Aksi Unjuk Rasa

Selama aksi berlangsung, Kepolisian Kopenhagen menerjunkan personel dalam jumlah besar untuk mengamankan lokasi demonstrasi.

Di tengah aksi, ribuan anak muda menggema menyerukan slogan "Broken Promises" (Janji yang Diingkari). Berbagai spanduk protes turut dibentangkan, seperti "Save SU" (Selamatkan SU, singkatan bahasa Denmark untuk tunjangan mahasiswa), "Less Support, Less Educated" (Makin Sedikit Bantuan, Makin Sedikit Pendidikan), hingga "Don't Cheat the Young" yang mendesak pemerintah agar tidak mengkhianati generasi muda.

Dilansir dari AFP, Presiden Asosiasi Pelajar Sekolah Menengah Denmark, Oscar Tonsberg Hoffmann, mengaku sangat bangga pada sistem tunjangan pendidikan Denmark yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

"Di Denmark, kami menerima dukungan finansial untuk menempuh pendidikan, dan kami sangat bangga akan hal itu," ujar Oscar. Ia menegaskan bahwa perombakan sistem yang sudah berjalan baik ini adalah langkah yang salah arah.

Rasa kecewa serupa diungkapkan oleh Kieran Hindshaw, mahasiswa agronomi berusia 23 tahun. Ia mengaku merasa dikhianati oleh jajaran pemerintah saat ini.

"Saya sangat marah. Kita saat ini memiliki pemerintah yang mengklaim berhaluan 'merah' (kiri). Namun yang kita dapatkan justru pemangkasan dana kesejahteraan generasi muda, sementara mereka malah membiayai pemotongan pajak korporasi dan anggaran perang," tegas Kieran.

Dampak Kebijakan bagi Mahasiswa

Bukan sekadar kekhawatiran tanpa alasan, rencana perombakan skema tunjangan pendidikan ini berpotensi memukul finansial puluhan ribu mahasiswa secara langsung.

Kementerian Pendidikan Tinggi Denmark memperkirakan sekitar 14.000 mahasiswa akan kehilangan tunjangan mereka sepenuhnya, sementara 8.000 mahasiswa lainnya akan mengalami pengurangan besaran tunjangan.

Tak hanya memotong tunjangan bulanan, pemerintah juga mengusulkan pengetatan syarat tunjangan pengangguran (dagpenge) bagi lulusan baru. Di bawah aturan baru, tunjangan pengangguran pascastudi hanya akan diberikan kepada lulusan yang telah bekerja setidaknya 18 bulan dalam rentang 24 bulan terakhir masa studi mereka.

Gelombang penolakan ini disadari betul oleh pihak pemerintah. Menteri Perindustrian sekaligus Pemimpin Partai Liberal Sosial, Martin Lidegaard, mengakui bahwa keputusan pemangkasan anggaran ini bukanlah hal yang mudah.

"Ini bukanlah keputusan yang menyenangkan," ujar Lidegaard menanggapi sorotan publik terhadap kebijakan tersebut.