Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden Prabowo kepada Rakyat Kecil

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau langsung Program 3 Juta Rumah di Tomohon, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mendagri memastikan Program 3 Juta Rumah bagi MBR yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan di seluruh daerah

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan.

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, untuk itu dia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif.

Menurut Mendagri langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Mendagri berharap Pemprov Jateng dapat menggencarkan sosialisasi mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

Mendagri menyoroti masih ada tiga kabupaten/kota di Jatim yang belum memiliki MPP, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemda perbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR guna akselerasi Program Tiga Juta Rumah, sekaligus mengukur kepedulian kepala daerah.

Menurut Mendagri, saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Pertama, Mendagri menekankan agar Perpukadesi tidak terlibat dalam politik praktis.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih National Governance Awards (NGA) 2026 atas komitmen kuat mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mengunjungi Balikpapan untuk meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Mendagri menekankan bahwa terkendalinya inflasi menjadi aspek penting karena berdampak luas terhadap masyarakat.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi MBR.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menciptakan iklim kompetitif kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang krusial bagi capaian nasional.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.