BI Intensifkan GPM dan KAD untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Papua

Bank Indonesia Perwakilan Papua secara aktif mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) demi menjaga stabilitas ekonomi Papua dan mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian di Tanah Papua. Upaya ini diwujudkan melalui pengintensifan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Langkah strategis ini sangat krusial mengingat sebagian besar kebutuhan pangan di Papua masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Warsono, menegaskan bahwa sinergi melalui KAD menjadi kunci utama untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di tengah ketergantungan pasokan eksternal. Selain itu, BI Papua juga bertekad untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran serta distribusi uang Rupiah yang layak edar hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Komitmen ini mencerminkan peran sentral BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

Hingga pertengahan tahun 2026, BI Papua telah sukses menyelenggarakan sekitar 250 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang tersebar di seluruh wilayah kerjanya. Kegiatan ini menjadi instrumen efektif dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau, sekaligus menekan laju inflasi. Fokus pada stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjadi prioritas utama untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Strategi BI dalam Mengendalikan Inflasi di Papua

Pengendalian inflasi di Tanah Papua menjadi fokus utama Bank Indonesia Perwakilan Papua melalui dua pendekatan strategis, yaitu Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). GPM dirancang untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, dan secara tidak langsung menstabilkan harga pasar. Sebanyak 250 kegiatan GPM telah dilaksanakan hingga pertengahan 2026, menunjukkan komitmen kuat BI dalam menjaga daya beli masyarakat.

Selain GPM, BI Papua secara aktif mendorong penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan berbagai wilayah penghasil komoditas pangan. KAD bertujuan untuk memperlancar distribusi pasokan dari daerah produsen ke Papua, sehingga meminimalkan risiko kelangkaan dan fluktuasi harga yang dapat memicu inflasi. Sinergi ini sangat penting mengingat kondisi geografis Papua yang menantang dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Melalui kombinasi GPM dan KAD, BI Papua berupaya menciptakan ekosistem pangan yang lebih stabil dan resilien terhadap gejolak harga. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penanganan dampak inflasi, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan efisiensi rantai pasok dan ketersediaan komoditas. Upaya ini sejalan dengan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Peran BI dalam Distribusi Uang Rupiah di Wilayah 3T

Bank Indonesia Perwakilan Papua juga memegang peranan vital dalam menjaga kelancaran peredaran uang Rupiah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang memiliki akses terbatas. Untuk memastikan ketersediaan uang layak edar, BI Papua menjalankan program kas titipan yang bekerja sama dengan perbankan di tujuh titik strategis. Program ini mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan perbankan dan penukaran uang.

Selain itu, layanan kas keliling luar kota secara rutin dioptimalkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil seperti Asmat dan Oksibil, yang seringkali hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Distribusi uang layak edar di wilayah-wilayah sulit dijangkau ini menjadi prioritas utama. Hal ini mendukung kelancaran transaksi ekonomi dan memastikan bahwa masyarakat di seluruh pelosok Papua memiliki akses terhadap uang Rupiah yang sah dan layak digunakan.

Upaya distribusi uang Rupiah ini merupakan bagian integral dari fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang. Dengan memastikan ketersediaan dan kelayakan uang Rupiah, BI Papua turut mendukung stabilitas sistem pembayaran dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Komitmen ini penting untuk mendorong inklusi keuangan dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Papua.

Tantangan dan Komitmen BI di Tanah Papua

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia di Tanah Papua tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau. Medan yang berat dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan dalam distribusi logistik, termasuk pasokan pangan dan uang Rupiah. Meskipun demikian, BI Papua terus berupaya mengoptimalkan layanan dan programnya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi masyarakat terkait program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, khususnya dalam hal penukaran uang tidak layak edar. Edukasi mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah, cara merawatnya, dan prosedur penukaran uang rusak atau lusuh menjadi krusial. Untuk itu, BI Papua akan terus mengintensifkan kegiatan kas keliling yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi langsung kepada masyarakat.

Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, BI Papua menunjukkan komitmen kuat untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas perekonomian dan kelancaran sistem pembayaran di Tanah Papua. Melalui inovasi program seperti GPM, KAD, dan layanan kas keliling, BI berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari kebijakan ekonomi yang stabil dan inklusif. Komitmen ini merupakan wujud nyata dukungan BI terhadap pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Sumber: AntaraNews