Trivia: Tiga Kabupaten Ini Jadi Contoh, Pentingnya Kolaborasi Antardaerah Kendalikan Inflasi di Sulsel

Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Deputi Kepala Perwakilan Wahyu Purnomo, baru-baru ini menyoroti urgensi kolaborasi dan koordinasi lintas daerah. Langkah ini krusial untuk mengendalikan inflasi secara efektif di wilayah tersebut. Penekanan ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV yang berlangsung di Kabupaten Gowa.

Wahyu Purnomo menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak hanya berhenti pada intervensi harga semata. Namun, juga mencakup pembenahan struktur pasokan yang dapat diintegrasikan antar daerah secara berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga yang lebih baik.

Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah penguatan kolaborasi dalam pengendalian inflasi, penyusunan neraca pangan berbasis data yang akurat, serta adopsi masif elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Strategi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan ekonomi regional yang stabil dan efisien.

Pentingnya Sinergi Lintas Daerah dalam Pengendalian Inflasi

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnomo, secara tegas menyatakan bahwa kolaborasi antardaerah adalah kunci utama. Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar intervensi harga. Pembenahan struktur pasokan menjadi fokus penting yang harus dilokaborasikan secara berkesinambungan antar wilayah.

Pernyataan ini mengemuka dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi yang berfokus pada pengendalian inflasi, penyusunan neraca pangan berbasis data, dan adopsi masif elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Zona IV, yang meliputi Kabupaten Gowa, Maros, dan Takalar, dikenal sebagai daerah penghasil pangan utama. Sementara itu, Kota Makassar berperan vital sebagai pusat distribusi dan jasa. Keterpaduan peran ini harus dimanfaatkan optimal melalui penyusunan neraca pangan yang presisi, memastikan kebijakan pengendalian inflasi berbasis bukti kuat.

Potensi Zona IV sebagai model integrasi pangan berbasis data sangat besar. Ini memungkinkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang efisien. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga komoditas pangan strategis.

Strategi Pemerintah Daerah Gowa dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil sangat esensial. Upaya ini bertujuan untuk mengelola pasokan pangan dan menjadikan Zona IV sebagai model transaksi non-tunai. Kontribusi ini penting bagi stabilitas nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa tahun 2024, perekonomian daerah menunjukkan pertumbuhan positif. Angka pertumbuhan mencapai 5,39 persen, dengan tingkat inflasi sebesar 1,19 persen yang mengacu pada Kota Makassar. Data ini menunjukkan kondisi makroekonomi yang relatif stabil, namun tetap memerlukan pengawasan ketat terhadap fluktuasi harga komoditas pangan.

Wabup Gowa mengakui bahwa inflasi pangan adalah persoalan nyata yang memerlukan kesiapan sistem dan koordinasi lintas daerah yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen untuk memperkuat cadangan pangan. Mereka juga akan menggelar pasar murah secara berkala dan memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran, guna menjaga daya beli masyarakat.

Selain upaya pengendalian harga, Pemerintah Kabupaten Gowa juga aktif mendorong adopsi sistem transaksi elektronik. Inisiatif ini diterapkan di lingkungan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan publik.

Sumber: AntaraNews