Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Pernyataan ini muncul menyusul pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini menyeret nama Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Penegasan tersebut disampaikan Raja Antoni di Jakarta pada Sabtu, 4 Juli, selaras dengan amanat Presiden Prabowo Subianto. Presiden menghendaki terciptanya tata kelola hutan yang transparan dan bebas dari praktik suap. Kementerian Kehutanan menyatakan apresiasi atas langkah KPK dalam pemberantasan korupsi.

Kementerian Kehutanan juga memastikan kesiapan penuh untuk membantu KPK, baik dalam penyediaan dokumen maupun keterangan yang diperlukan. Bantuan ini merupakan bagian penting dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor kehutanan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas pengelolaan sumber daya hutan nasional.

Dukungan Kementerian Kehutanan untuk Pemberantasan Korupsi

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sepenuhnya terbuka untuk mendukung KPK. Dukungan ini bertujuan untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor kehutanan. “Sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi,” ujar Raja Antoni.

Kemenhut siap menyediakan segala dokumen dan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK dalam proses penyelidikan. Raja Antoni menekankan bahwa ini adalah bagian dari proses pembenahan internal Kemenhut jika memang ada masalah. Ia menegaskan kesediaan untuk dipanggil jika diperlukan.

“Apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insya Allah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita,” kata Menhut. Komitmen ini menunjukkan keseriusan Kemenhut dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Klarifikasi Pertemuan dengan Bupati Kuantan Singingi

Raja Antoni juga memberikan klarifikasi terkait pertemuannya dengan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Pertemuan tersebut dikonfirmasi terjadi pada 2 Juni 2026 di Kantor Kementerian Kehutanan, dengan agenda audiensi resmi yang diajukan oleh Bupati Kuansing.

Suhardiman Amby mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kemenhut untuk melakukan audiensi. Raja Antoni menjelaskan bahwa audiensi ini dilaksanakan secara terbuka. Informasi mengenai pertemuan tersebut bahkan dipublikasikan melalui platform media sosial resmi Kemenhut dan akun pribadi menteri.

“Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, audiensi ya dipublish di media sosial saya maupun kementerian,” jelas Raja Antoni. Ia menambahkan bahwa setiap detail pertemuan dicatat dalam notulensi. Ada juga daftar hadir untuk memastikan transparansi.

Menhut menegaskan bahwa pihaknya akan proaktif menyerahkan dokumen-dokumen terkait audiensi kepada KPK jika diperlukan. “Ada daftar hadir ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan atau kami akan proaktif juga menyerahkan (dokumen) apa yang saya sebutkan tadi,” ujarnya.

Dugaan Korupsi yang Menyeret Bupati Kuantan Singingi

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka. Penetapan ini terkait dengan dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perhatian terhadap integritas pemerintahan daerah.

Selain dugaan jual beli jabatan, KPK juga menemukan adanya indikasi suap yang melibatkan tersangka. Suap tersebut diduga terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT). Penyelidikan KPK terus berlanjut untuk mengungkap seluruh fakta terkait kasus ini.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam. Terutama dalam hal perizinan dan pemanfaatan kawasan hutan. Keterlibatan pejabat daerah dalam praktik korupsi dapat merugikan negara dan lingkungan secara signifikan.

Sumber: AntaraNews