Transparansi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas melarang adanya intervensi politik dalam pemilihan direksi BUMD DKI, demi menjamin profesionalisme dan kompetensi. Apa dampaknya bagi kinerja BUMD ke depan?

Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menjalin kemitraan strategis dengan dua perguruan tinggi lokal untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, menanamkan nilai transparansi sejak dini kepada mahasiswa dan masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat pengentasan kemiskinan dengan program labelisasi 14.518 rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan transparan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pengadaan kaos kaki yang menjadi bagian dari perlengkapan pendidikan SPPI di Unhan, menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan secara langsung oleh BGN.

Pakar komunikasi digital Anthony Leong menilai gaya komunikasi Seskab Teddy Indra Wijaya sangat adaptif dan responsif, mencerminkan pendekatan modern pemerintah di era digital yang mampu membangun kepercayaan publik.

Forum Organisasi Pengelolaan Kolektif (CMO) ASEAN menyepakati empat strategi penting untuk tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan adil di kawasan, menjawab tantangan fragmentasi administrasi hak cipta.

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menegaskan pentingnya **verifikasi aduan JAKI** yang ketat oleh ASN, menyusul insiden penggunaan foto AI yang sempat merusak kepercayaan publik.

Pemerintah Kota Makassar berkomitmen meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan seleksi transparan calon kepala puskesmas, memastikan penempatan tenaga profesional di garda terdepan pelayanan. Ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkot Makassar untuk me

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan digitalisasi parkir, mengganti karcis dengan kode QR untuk transparansi, namun kebijakan ini menuai tantangan, termasuk pembekuan izin 600 juru parkir yang menolak perubahan.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.

Bidpropam Polda Sulteng menghadirkan Layanan Pengaduan Digital berbasis QR Code, sebuah inovasi penting untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri secara aman dan cepat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY merintis inovasi SIEMON, sebuah sistem digital untuk pengawasan notaris, yang bertujuan mempermudah masyarakat mencari notaris terpercaya dan meningkatkan efisiensi pengawasan kenotariatan di DIY.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk tidak takut mengambil proyek pemerintah pasca kasus korupsi. Ini adalah langkah Kemenekraf Proyek Ekraf untuk perbaiki sistem dan susun pedoman baru guna mencegah teru

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2025 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, menarik perhatian p

Reshuffle TNI menunjukkan komitmen militer menindak tegas pelanggaran internal, terutama setelah anggota BAIS TNI diduga terlibat penyerangan asam terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, memicu desakan transparansi dan keadilan.

Pemkab Probolinggo melakukan akselerasi besar-besaran menindaklanjuti rekomendasi KPK, fokus pada penguatan regulasi dan administrasi akuntabel untuk meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dishub kembali membuka lelang parkir tahap kedua untuk 21 zona, sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjamin proses seleksi pengelola Bandung Zoo yang baru akan berlangsung transparan, melibatkan berbagai pihak demi pengelolaan konservasi satwa yang optimal.