Pemberantasan Korupsi

Menurut dia, sikap presiden tersebut mencerminkan implementasi nyata prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

KPK membeberkan data mengejutkan: 25% kasus korupsi sejak 2004-2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa. Sektor ini sangat rentan penyimpangan, dengan 446 dari 1.782 perkara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus korupsi Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Bireuen dengan hukuman enam tahun penjara. Kasus korupsi BOKB Bireuen ini merugikan negara hingga Rp1,1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus Bupati Tulungagung Reimburse Belanja Pribadi kepada OPD, melibatkan uang tunai dan barang mewah yang mencapai ratusan juta rupiah.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo resmi menjadi tersangka kasus korupsi pemerasan oleh KPK, mengenakan rompi tahanan oranye setelah ditangkap dalam operasi senyap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT Bupati Tulungagung), Gatut Sunu Wibowo, menyita Rp335,4 juta terkait dugaan pemerasan pejabat daerah. Terungkap modus 'jatah' dan ancaman mundur yang dilakukan GSW.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi OTT kesepuluh di tahun 2026.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah, memicu sorotan pakar hukum terkait integritas pejabat publik yang dinilai masih lemah. Simak analisis lengkapnya mengenai kasus OTT Kepala Daerah.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di bulan Ramadhan 1447 H, kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Penangkapan Bupati Cilacap ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang terjerat kasus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di wilayah tersebut, menjadi OTT kesembilan di tahun 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas keterbukaan dalam menanggapi dugaan korupsi sektor kesehatan, menandakan langkah positif menuju tata kelola transparan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut eks Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun penjara serta denda dan uang pengganti terkait kasus gratifikasi dan TPPU yang merugikan negara miliaran rupiah. Simak detail tuntutan dan modus kejahatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan sejumlah pejabat. Mereka kini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan penerimaan dari proyek-proyek di Kab

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, menyebutnya sebagai ajaran agama dan faktor krusial bagi kemajuan bangsa, dalam peringatan Nuzulul Qur'an.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Penangkapan ini menjadi yang kedua selama Ramadan 1447 H dan kedelapan di tahun 2026.

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menetapkan Direktur Utama PT ISN sebagai tersangka dalam dugaan korupsi program Smart Village Madina, yang merugikan negara Rp1,7 miliar. Simak selengkapnya!