Pemberantasan Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus diperkuat dengan **etika antikorupsi** dan kesadaran moral masyarakat untuk mencapai hasil maksimal.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia tak cukup hanya dengan hukum, melainkan butuh fondasi etika dan moral yang kuat.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang berhasil meredam polemik korupsi dengan mengoordinasikan pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung.

Akademisi dan tokoh masyarakat Kulon Progo, Sapardiyono, menyuarakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini krusial demi pemerintahan bersih dan berintegritas.

Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Plt Jampidsus) menetapkan dua tersangka, F dan DS, dalam dugaan kasus Korupsi Tata Kelola Batu Bara dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa ambil alih kasus dugaan korupsi batu bara yang melibatkan mantan Jampidsus jika prosesnya terhambat, sesuai Undang-Undang KPK, memicu pertanyaan tentang k

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengevaluasi program pencegahan korupsi setelah dua kepala daerah yang sebelumnya Plt. terjaring OTT. KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi jadi fokus utama untuk perbaikan sistem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

KPK mendalami dugaan kebocoran informasi operasi tangkap tangan (OTT) di Kuantan Singingi dan Langkat. Penyelidikan ini bertujuan memastikan integritas operasi dan meminimalkan potensi kebocoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, yang berawal dari pertemuan setelah kegiatan Apkasi dan melibatkan dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK, membuatnya irit bicara di hadapan publik terkait dugaan suap proyek.

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menggeledah kantor PT Rumpun Enam Bersaudara (R6B) Cabang Sungai Rotan, Muara Enim, terkait dugaan korupsi sawit dalam tata kelola perkebunan periode 2016-2025.

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

KPK mendalami dugaan aliran dana korupsi haji senilai 406 ribu dolar AS dari Asrul Azis Taba yang disebut bagian dari 1 juta dolar AS disiapkan untuk Pansus DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan lembaga pengawasan, dengan segera menginventarisasi kebutuhan sumber daya dan anggaran untuk memperkuat kinerja pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga hakim pada Selasa (26/5) untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi serta aset terkait tersangka dugaan suap sengketa lahan di Depok.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terus berupaya memulihkan kerugian negara akibat korupsi pembangunan Bandara Internasional Lombok dengan mengejar aset terpidana hingga ke Denpasar, Bali.

Kejaksaan Negeri Bulukumba berhasil memulihkan kerugian negara Rp1,41 miliar terkait kasus korupsi beras. Mantan Pimpinan Bulog Bulukumba, Ervyna Zulaiha, membayar uang pengganti pasca putusan MA.