Oman Ingatkan Eropa Soal Potensi Tarif Selat Hormuz, Status Quo Mustahil

Oman memberi sinyal kepada negara-negara Eropa mengenai kemungkinan pengenaan Tarif Selat Hormuz bagi kapal yang melintas, menandakan berakhirnya status quo pasca-konflik. Pembaca penasaran akan implikasinya.

Oman telah menyampaikan peringatan kepada negara-negara Eropa terkait potensi pengenaan biaya baru bagi kapal yang melintasi jalur perairan strategis Selat Hormuz. Peringatan ini muncul seiring dengan pernyataan bahwa kembali ke kondisi sebelum perang adalah hal yang mustahil, seperti dilaporkan Bloomberg pada Jumat (26/6).

Biaya tersebut kemungkinan akan diterapkan untuk layanan yang berkaitan dengan upaya de-polusi atau sebagai bantuan navigasi bagi kapal-kapal yang melewati selat tersebut. Sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa Oman sedang mempertimbangkan skema tersebut.

Rencana Oman dan Iran untuk menetapkan sistem pungutan atau biaya di Selat Hormuz ini telah memicu protes dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk Arab. Situasi ini menyoroti ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Potensi Pengenaan Tarif Selat Hormuz oleh Oman

Pemerintah Oman telah memberitahu negara-negara Eropa mengenai kemungkinan pengenaan biaya baru untuk kapal yang berlayar melalui Selat Hormuz. Langkah ini diambil dengan alasan bahwa status quo sebelum konflik di wilayah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Biaya yang diusulkan ini diperkirakan akan mencakup layanan de-polusi atau bantuan navigasi untuk memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas kapal. Namun, belum ada kejelasan apakah pembayaran ini akan bersifat wajib bagi semua kapal yang melintas.

Rencana pengenaan Tarif Selat Hormuz ini telah menimbulkan kekhawatiran dan protes keras dari Amerika Serikat, Uni Eropa, serta beberapa negara Teluk Arab. Mereka menyuarakan keberatan terhadap penetapan sistem pungutan di jalur perairan vital ini.

Oman dilaporkan sedang menganalisis sistem yang digunakan oleh negara-negara lain untuk mengontrol lalu lintas kapal, termasuk Selat Malaka, meskipun Selat Malaka tidak mengenakan biaya serupa. Ini menunjukkan upaya Oman untuk mencari model yang sesuai.

Kerangka Hukum Baru dan Posisi Iran

Iran menyatakan sedang bekerja sama dengan Oman untuk membentuk kerangka hukum baru yang mengatur pelayaran di Selat Hormuz. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang jelas di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa "keadaan tidak akan seperti biasa setelah serangan AS-Israel terhadap negaranya". Pernyataan ini menggarisbawahi perubahan signifikan dalam kebijakan regional Iran.

Iran berpendapat bahwa pengenaan biaya yang direncanakan tersebut adalah untuk layanan guna memastikan lalu lintas yang aman, bukan sebagai pungutan tol. Ini membedakan tujuan biaya dari sekadar pendapatan semata.

Posisi Iran ini mencerminkan upaya untuk membenarkan langkah tersebut sebagai bagian dari pengelolaan keamanan dan navigasi di selat yang krusial bagi perdagangan minyak global. Mereka menekankan aspek pelayanan dalam pungutan yang diusulkan.

Latar Belakang Konflik dan Resolusi Sementara

Keputusan Oman dan Iran untuk mempertimbangkan Tarif Selat Hormuz tidak terlepas dari agresi militer yang terjadi sebelumnya. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.

Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan dan menimbulkan korban sipil di pihak Iran, memperkeruh hubungan di kawasan. Insiden ini menjadi pemicu utama perubahan dinamika di Selat Hormuz.

Sebagai respons terhadap eskalasi konflik, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum secara jarak jauh pada malam 18 Juni. Memorandum ini bertujuan untuk menjamin berakhirnya konflik militer antara kedua belah pihak.

Memorandum tersebut juga menetapkan jangka waktu bagi Amerika Serikat untuk mencabut blokade angkatan lautnya dan bagi Iran untuk memulihkan pengiriman melalui Selat Hormuz. Kesepakatan ini merupakan upaya sementara untuk meredakan ketegangan.

Sumber: AntaraNews