Dinas Pendidikan

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengingatkan generasi muda Kalteng untuk tetap menjaga identitas budaya dan bahasa daerah di tengah gempuran bahasa asing, demi karakter bangsa yang kuat.

Pemerintah Kabupaten Subang mengambil langkah strategis dengan menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus untuk menangani administrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meringankan beban kepala sekolah dan mencegah penyelewengan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memotivasi semua guru untuk memiliki sertifikasi profesi guna meningkatkan kualitas mengajar dan lulusan. Inisiatif ini penting untuk masa depan pendidikan di Sumsel.

Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (TA PATS) guna menekan angka putus sekolah yang masih tinggi, melibatkan relawan dan komunitas untuk menjangkau anak-anak.

Dewan Pendidikan Kota Surabaya menginisiasi transformasi pendidikan nasional, menekankan pentingnya penguatan karakter, keselamatan, dan kesadaran hukum siswa demi generasi berkualitas dan bertanggung jawab.

Pemerintah Daerah DIY segera melakukan pendataan ulang Daycare di Yogyakarta, khususnya terkait perizinan, menyusul dugaan kasus kekerasan anak. Bagaimana langkah selanjutnya untuk memastikan keamanan anak di layanan penitipan?

Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Lombok Timur memasuki babak krusial, dengan tiga terdakwa penyedia barang dituntut 8 tahun penjara. Simak rincian tuntutan dan kerugian negara yang terungkap.

Bupati Merangin, Muhammad Syukur, menginisiasi program edukasi pertanian di Merangin dengan mengajak pelajar dan generasi muda untuk kembali mengenal dunia pertanian secara langsung di lahan pertanian daerah, bertujuan memupuk minat generasi muda dan menj

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengimbau calon peserta Pra-SPMB jenjang SD dan SMP untuk rutin mengecek status pendaftaran guna kelancaran proses selanjutnya dan menghindari kendala.

Wakil Wali Kota Tangerang menekankan pentingnya transformasi **pendidikan era digital** untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mandiri, bukan sekadar transfer pengetahuan, demi melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan penyediaan Asrama Pendidikan Mentawai sebagai solusi krusial untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Simak bagaimana langkah ini dapat mengatasi keterbatasan geografi

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah tegas dengan pembatasan media sosial siswa, bertujuan melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan seksual dan pedofilia di dunia maya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh mewujudkan Birokrasi Bersih Bengkulu. Penyelidikan intensif dilakukan terkait isu dugaan pungutan dalam pengisian jabatan yang mencuat di beberapa OPD, memastikan tidak ada toleransi bagi pelanggar.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah meningkatkan edukasi digital orang tua untuk mendukung implementasi PP Tunas, memastikan perlindungan anak di ruang siber.

Legislator Gorontalo Utara mendukung penuh Pembatasan Media Sosial Anak di bawah 16 tahun melalui PP TUNAS. Kebijakan ini krusial melindungi generasi muda dari dampak negatif digitalisasi dan mendorong literasi digital.

Pemerintah Kota Singkawang menegaskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM Singkawang) akan berlanjut normal pasca-Lebaran, tanpa kebijakan daring, demi menjaga kualitas pendidikan.

Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan Lanny Jaya sampai ke daerah terpencil, memastikan setiap anak mendapatkan akses layak dan meningkatkan kualitas SDM.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberlakukan kebijakan pembatasan gawai di sekolah untuk PAUD, SD, dan SMP, bertujuan meningkatkan disiplin serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab.

Wali Kota Fairid Naparin memastikan pendidikan anak-anak korban kebakaran di Palangka Raya tetap terjamin, sekaligus menyalurkan bantuan dan memproses pemulihan pasca-bencana untuk warga terdampak.

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat membuka ruang konsultasi hukum serta pendampingan bagi kepala sekolah. Langkah ini bertujuan mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus memberikan rasa aman.