Gratifikasi

KPK mengungkap dugaan gratifikasi Rp 11,14 miliar yang diterima Bupati Bolmut.

Besaran pungutan disebut berkisar Rp 50 juta hingga Rp 500 juta untuk setiap calon mahasiswa.

Total uang yang diterima mencapai Rp 1,12 miliar sepanjang periode 2025-2026.

Haniv telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025.

KPK menduga pengembalian amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni dari Bupati Kuansing belum utuh.

Jaksa memaparkan dugaan intervensi pengadaan lewat PT RNB dan penerimaan gratifikasi.

Proses verifikasi telah selesai dilaksanakan untuk menangani aspek pencegahan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.

Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan seluruh kepala sekolah untuk menjaga integritas dan menolak praktik titipan siswa baru di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Yusril juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk mendukung penegakan hukum oleh KPK.

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim diduga mendapatkan jatah dari fee pengurusan izin tinggal WNA sebesar Rp 100 juta per minggu setiap hari Jumat.

Selain Silmy, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka dari total 17 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi penindakan kasus tersebut.

Namun, Budi belum merinci ruangan apa saja yang disegel karena rangkaian baru dilakukan tadi malam.

Silmy diduga terlibat praktik korupsi dengan memberikan perintah atau menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024.

Kasus tersebut bermula saat Iwan Tuaji dan Alhefi Kurniawan bertemu dengan seorang kontraktor inisial H pada 2 Desember 2024.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati PALI berinisial IT terkait dugaan suap proyek senilai Rp1 miliar, menyeret oknum PNS Bapenda Sumsel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.